FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Badan Anggaran (Banggar) DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Saudi Arabia. Salah satu agendanya menggelar pertemuan dengan Presiden Direktur Islamic Development Bank (IsDB) di Jeddah.

Anggota Banggar DPR, Hamka B Kady menjelaskan kunjungan ke Islamic Development Bank (IsDB) memiliki dampak strategis. Indonesia adalah salah satu negara pendiri IsDB yang merupakan Multinational Development Bank (MDB) di dunia dan merupakan satu-satunya MDB yang menjalankan operasi pembiayaan sepenuhnya berdasarkan prinsip syariah.

IsDB didirikan pada 20 Oktober 1975 dan saat ini memiliki 57 negara anggota, serta berkantor pusat di Jeddah, Saudi Arabia. IsDB bertujuan mempercepat pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara-negara anggotanya serta komunitas muslim di negara-negara non-anggota baik secara individu maupun kelompok sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sejak berdiri sampai saat ini (per Juni 2022), IsDB telah menyetujui pembiayaan untuk pembangunan di Indonesia sebesar US$ 6 millar. Sebagian besar pembiayaan disalurkan untuk sektor pertanian, pendidikan, serta industri dan pertambangan.

Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan IsDB Grup dituangkan dalam MCPS (Member Country Partnership Strategy), dan saat ini memasuki MCPS ketiga (2022-2025) dengan total amplop indikatif yang dipersiapkan sebesar US$ 2.300 juta untuk mendukung pembangunan di beberapa sektor, sumber daya manusia, perkotaan, energi, teknologi digital, lingkungan, dan UMKM.

"Salah satu proyek yang dibiayai IsDB adalah Country Base Sanitation yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR selain investasi untuk energi baru terbarukan dan sektor kesehatan serta pertanian dan kelautan," papar Hamka B Kady, Senin (12/12/2022).

Politisi Partai Golkar asal Sulawesi Selatan itu menyampaikan, Indonesia adalah pemegang saham ke-12 terbesar di IsDB dengan kepemilikan saham sebesar 2,25% dengan subscribed capital senilai dengan Islamic Dinar (ID) 1,14 miliar dan modal disetor per 31 Desember 2021 sebesar ID 148,2 juta.

"Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia dan ekonomi terbesar ke-15 di dunia, Indonesia memandang perlu untuk meningkatkan peran, partisipasi dan pengaruh di IsDB. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan sedang menjajaki kemungkinan untuk meningkatkan kepemilikan saham lndonesia di IsDB," urainya.

Hamka meyakini, kenaikan tersebut juga memberikan peluang untuk menduduki kursi Executive Director secara permanen. Dimana selama ini posisi tersebut dipegang secara bergantian dengan negara anggota konstituen yang lain (Malaysia, Brunei Darussalam, Suriname, dan Guyana).

Tambahan modal dari lndonesia akan meningkatkan kapasitas dan me-leverage kemampuan pembiayaan lsDB yang pada akhirnya dapat memberikan tambahan dukungan bagi proyek strategis di Indonesia serta bagi negara anggota IsDB secara keseluruhan.

"Hal tersebut tentunya perlu dipertimbangkan dengan seksama atas cost and benefitnya," ujar Hamka.

Di sisi lain, lanjut dia, dana pinjaman yang telah digelontorkan oleh IsDB ke Indonesia sampai tahun 2022 sebesar US$ 6,2 Miliar.

"Ke depan IsDB akan menambah pinjaman sebesar US$ 2,55 Miliar untuk tahun 2023 secara bertahap sampai tiga tahun kedepan," ungkapnya. (*)