Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Senin (12/12), Kementerian mengatakan untuk pertama kalinya sejak 2013, utang bruto akan mencapai 74 persen dari PDB pada akhir tahun, dengan surplus primer (tidak termasuk biaya utang) sebesar 23,4 miliar reais.

Kementerian menyebut era Bolsonaro sebagai pemimpin yang mampu mengakhiri kepemimpinannya dengan jumlah utang yang lebih rendah.

"Ini akan menjadi pemerintahan pertama yang mengakhiri masa jabatannya dengan rasio utang lebih rendah dari pada awalnya, utangnya adalah 75,3 persen dari PDB pada 2018," kata pernyataan itu," ungkap pernyataan tersebut seperti dimuat Reuters.

Brasil, dikatakan Kemeterian akan segera membayar lembaga keuangan internasional 1,23 miliar dolar AS atau Rp 19 triliun tahun depan, 20 persen di bawah 1,56 miliar dolar AS atau Rp 24 trilun yang jatuh tempo pada tahun 2016.

Pekan lalu, mantan menteri dan anggota tim transisi Aloizio Mercadante melaporkan jika kelompok Perencanaan dan Anggaran di kamp Lula menyebut Bolsonaro meninggalkan negara Brasil dalam keadaan "bangkrut".

Terlepas dari bantahan kementerian atas masalah fiskal, senator Marcelo Castro, yang memimpin negosiasi RUU anggaran, mengatakan tidak ada sumber daya yang tersedia untuk membayar berbagai program pemerintah tahun depan.

Tim transisi Lula sedang dalam pembicaraan untuk menyetujui RUU yang mengizinkan pengeluaran 145 miliar reais di atas batas yang diizinkan secara hukum saat ini.

Transisi akan segera dilakukan pada 1 Januari mendatang setelah Lula dinyatakan menang tipis dari Bolsonaro dalam pemilihan putaran kedua 30 Oktober lalu.