POJOKSATU.id, JAKARTA— KPK enggan berkomentar perihal lembaga survei yang disewa tersangka Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron (RALAI) soal aliran dana fee proyek yang dikutip.

Abdul Latif Amin Imron diduga menggunakan duit korupsi antara lain dialokasikan untuk survei elektabilitas pribadi.

“Waduh kalau sampai ditanya nama lembaga surveinya ya jangan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (10/12).

Diketahui, Latif ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap lelang jabatan. Ia juga disebut mengutip fee 10 persen dari setiap nilai proyek di seluruh dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jawa Timur.

Adapun sebagian uang itu diduga digunakan untuk melakukan survei elektabilitas.

-

Nasib Belum Jelas, Para Guru Honorer Ini Ngadu ke KPK, Minta Usut Dana Pemda Buat Gaji PPPK

“Kalau akan diperiksa nantikan kepentingan penyidik,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Sabtu (10/12/2022).

Namun begitu, Alex menegaskan bahwa perkara yang menjerat Abdul Latif masih terus didalami oleh penyidik KPK. Termasuk soal lembaga survei yang dipakai.

“Sekali lagi pasti akan didalami penyidik. Kalau saya sendiri informasi terkait dengan kemana uangnya diterima digunakan ya belum ada informasi penyidik, saya hanya mendengar dari media,” tutur Alex.

Bupati Bangkalan nonaktif R Abdul Latif Amin Imron (RALAI) ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terkait lelang jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan bersama lima tersangka lainnya.

Mereka adalah; Agus Eka Leandy (AEL) selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemkab Bangkalan.

Kemudian, Wildan Yulianto (WY) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Bangkalan; Achmad Mustaqim selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pemkab Bangkalan;

Hosin Jamili (HJ) selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab Bangkalan; dan Salman Hidayat (SH) selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemkab Bangkalan. (ikror/rmol/pojoksatu)