MerahPutih.com - Kesuksesan Presidensi G20 telah membuat Indonesia mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari dunia internasional. Selain itu, Indonesia juga semakin berperan penting untuk berkontribusi nyata dalam mewujudkan perdamaian dan kemakmuran dunia.

Diakhiri dengan KTT G20 pada November lalu, Presidensi G20 Indonesia juga berhasil menelurkan hasil konkret di antaranya yakni Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII), pandemic fund, financial intermediary fund, Just Energy Transition Partnership (JETP), dan Asia Zero Emmision.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari kepiawaian Indonesia memosisikan diri di tengah gejolak geopolitik global. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia pada Juni lalu dan diundangnya Ukraina sebagai invitee dalam Forum G20 telah memperlihatkan kemampuan Indonesia untuk menjadi negara penengah dan pada akhirnya KTT G20 Indonesia mampu menghasilkan deklarasi yang dapat diadopsi semua negara anggota.

Baca Juga:

Pemerintah Proyeksikan Perekonomian Indonesia Tumbuh 5,3 Persen pada 2023

Resonansi positif Forum G20 juga terus berlanjut dalam KTT APEC di Bangkok yang menghasilkan APEC Leaders' Declaration 2022 dengan mengadopsi penuh G20 Bali Leaders’ Declaration.

"Negara lain melihat Indonesia menyelesaikan persoalan dengan komunikasi, dengan softpower. Nah, ini dikelola secara baik oleh Bapak Presiden," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Momentum keberhasilan Presidensi G20 Indonesia juga mampu memberikan dampak bagi keberlanjutan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang pada kuartal ketiga berhasil menembus angka 5,72 persen (yoy). Pertumbuhan impresif tersebut juga diikuti dengan penurunan inflasi hingga ke titik 5,42 persen (yoy) pada November 2022.

Sementara itu, cadangan devisa yang positif, neraca perdagangan yang telah mengalami surplus selama 30 bulan berturut-turut, dan neraca pembayaran yang positif juga menguatkan sinyalemen ekonomi Indonesia dalam posisi yang sangat baik.

Ketergantungan kepada domestic market yang sangat dominan membuat Pemerintah juga optimis terhadap laju pertumbuhan ekonomi ke depan di tengah kondisi ekonomi global yang diprediksi akan diselimuti awan gelap. Meskipun terjadi perlambatan, Purchasing Managers’ Index Indonesia masih memperlihatkan kinerja positif dan berada pada level ekspansi 50,3.

Baca Juga:

Keberlanjutan program restrukturisasi kredit bagi UMKM, bantalan fiskal sebagai sorb absorbent pada sektor energi, harmonisasi seluruh supply chain di sektor pangan, dan antisipasi sektor padat karya untuk mendukung para pekerja menjadi bagian dari berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi ke depan.

Dengan kebutuhan tenaga kerja sekitar 600.000 per tahun dan nilai yang diperkirakan akan terus meningkat, sektor ekonomi digital juga diharapkan dapat menjadi pengungkit pertumbuhan. Dukungan pelatihan atau pendidikan untuk peningkatan daya saing di era ekonomi digital juga telah diberikan Pemerintah.

Sektor pertanian yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar juga terus mendapatkan dorongan Pemerintah untuk terus berkembang, diantaranya melalui skema Kredit Usaha Rakyat.

Di level kawasan, hampir seluruh negara ASEAN saat ini memiliki pertumbuhan di sekitar 5 persen (yoy), sehingga melalui intra ASEAN trade akan memiliki kemampuan untuk dapat saling menjaga dari penurunan demand luar kawasan. Keunggulan stabilitas politik ASEAN yang tidak lepas dari kestabilan politik Indonesia, juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi ASEAN.

"Tentu tahun depan (2023) adalah pertaruhan Indonesia, karena kalau kita bisa menangani tantangan yang ada di tahun depan, maka kami berharap bahwa Indonesia bisa lepas landas berikutnya. Karena tantangan kita sudah dua tahun ini kita bisa survive, tinggal tahun depan lagi kita harus bisa bertahan dan pada saat itu tidak banyak juga negara yang bisa take off seperti Indonesia," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga: