PIKIRAN RAKYAT - Beredarnya tayangan video hoaks pascabencana alam membuat para pelaku usaha wisata di Kabupaten Pangandaran berang.

Pasalnya, video yang ditayangkan melalui akun YouTube itu belum lama ini menggambarkan seakan-akan di Pangandaran terjadi tsunami pascagempa.

Maka untuk menangkal berita-berita hoaks tersebut, Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Kabupaten Pangandaran bekerja sama dengan Polda Jawa Barat.

Hal tersebut diungkap dalam forum dialog interaktif yang diprakarsai oleh ASITA dengan menghadirkan Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin, Kadis Parbud Tonton Guntari, Ketua PHRI Agus Mulyana, Ketua HPI Muhrodin, Polres, Polsek serta para penggiat wisata lainnya.

Baca Juga: Tangis Haru, Teman Sekelas Saksikan Pemakaman Korban Tewas Tenggelam di Pantai Pangandaran

Ketua ASITA Kab Pangandaran Adrianus Saputro mengatakan, kegiatan dialog interaktif ini membahas digitalisasi kepariwisataan dalam menangkal berita hoaks di bidang kepariwisataan untuk menciptakan Harkamtibmas.

"Tujuannya untuk mengedukasi kepada masyarakat dalam hal ini para pelaku industri pariwisata dan pemerintah daerah bagaimana teknik untuk menangkal berita hoaks," ujar Adrian, Jumat malam 9 Desember 2022 di hotel Arnawa Pangandaran.

Ia menceritakan, video yang diunggah melalui salah satu akun YouTube pascagempa itu menambahkan informasi yang sebenarnya tidak terjadi.

Dalam tayangan itu, seakan-akan Pangandaran telah mengalami tsunami, padahal tidak.

Baca Juga: Hoaks Sesar Lembang Sebabkan Wisata Sepi dalam Dua Pekan Terakhir

Bahkan banjir rob yang terjadi beberapa tahun lalu pun disebut muncul kembali secara berulang-ulang sehingga sangat berdampak pada tingkat kunjungan wisata.

Ketua PHRI Pangandaran Agus Mulyana mengatakan, dengan beredarnya berita-berita hoaks atau informasi yang sebenarnya tidak terjadi itu sangat berdampak pada kunjungan wisata.

Menurut Agus, dengan beredarnya video hoaks tersebut, banyak calon pengunjung yang mengurungkan niatnya untuk pergi berwisata ke Pangandaran.

"Banyak juga yang membatalkan pemesanan kamar hotel yang sudah dibooking, jelas ini sangat merugikan," kata Agus, seraya dirinya mengharapkan dialog interaktif ini harus ditindaklanjuti.

Baca Juga: Gempa hingga Longsor Berkali-kali Guncang Jabar, Tingkat Kunjungan Wisata ke Pangandaran Turun Drastis

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin memberikan apresiasi atas kegiatan dialog interaktif yang dilakukan ASITA Pangandaran dengan mengundang Polda Jabar serta stakeholder di sektor pariwisata.

Dia pun mendorong pemerintah daerah untuk segera membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) di Kabupaten Pangandaran yang salah satu tugasnya membantu mempromosikan pariwisata dan menangkal berita-berita hoaks di sektor Pariwisata.

"Saya harapkan BPPD bisa terbentuk di tahun 2023 besok karena Perdanya sudah ditetapkan pada tahun 2015. Tinggal Dinas Pariwisata mengusulkan untuk membuat Peraturan Bupati," ujarnya.

Sementara Panit I Sub Keamanan Khusus Direktorat Intelkam Polda Jabar Inspektur Satu Widi Eko Prastyono mengatakan, dari hasil dialog interaktif tersebut, dihasilkan beberapa poin.

Di antaranya adalah membentuk wadah bagi para penggiat media sosial yang terstruktur dan legal untuk meng-counter berita-berita hoaks.

Ia juga menyampaikan bahwa dalam kurun waktu tiga bulan belakangan ini, Polda Jabar telah menurunnkan akun media sosial yang bodong.

"Banyak sekali akun bodong di Pangandaran yang sudah kami take down dalam waktu tiga bulan ini," ujarnya.

Seraya dirinya siap membantu menjaga Pangandaran dalam meningkatkan sektor pariwisata untuk peningkatan ekonomi.

"Bahkan Polda Jabar sedang melakukan mapping pemasangan CCTV menjelang liburan natal dan tahun baru yang bertujuan untuk menekan angka kriminalitas dan meminimalisir kemacetan kendaraan, termasuk di wilayah Kabupaten Pangandaran," katanya.***