Airlangga Hartarto Menteri Koordinator bidang Perekonomian menyatakan, Program Kartu Prakerja akan berlanjut tahun 2023.

Konkretnya, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp5 triliun dengan target penerima 1,5 juta orang.

Yusuf Rendy Manilet Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) mengapresiasi keberlanjutan program Kartu Prakerja.

“Keputusan Pemerintah melanjutkan Program Kartu Prakerja merupakan inisiasi yang baik. Apalagi tujuan awalnya untuk meningkatkan keahlian (skill) pekerja Indonesia yang memang berdasarkan beberapa studi masih relatif rendah. Sehingga, perlu ditingkatkan supaya siap bersaing di lapangan kerja,” ujarnya di Jakarta, Selasa (4/10/2022).

Menurut Yusuf, peningkatan keahlian pekerja sangat penting. Karena, tahun 2023 diperkirakan bakal ada ‘awan gelap’ yang memicu krisis di berbagai belahan dunia, dan bisa berimbas ke Indonesia.

“Memang Kartu Prakerja bukan program utama yang bisa menghilangkan ‘awan gelap’ perekonomian global. Tapi, setidaknya itu memberikan modal, bantalan atau peredam terutama buat yang membutuhkan. Jadi, bukan cuma bantuan berbentuk skill untuk masuk ke lapangan kerja, tapi juga bantalan dana yang mereka bisa gunakan sebagai konsumsi,” jelasnya.

Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, Program Kartu Prakerja tahun 2023 akan menggunakan skema normal.

Pemerintah akan melakukan penyesuaian besaran bantuan yang diterima peserta senilai Rp4,2 juta per individu berupa bantuan biaya pelatihan senilai Rp3,5 juta, kemudian insentif pascapelatihan Rp600 ribu yang akan diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

Lebih lanjut, Yusuf menyebut masih ada pekerjaan rumah yang harus dibereskan Pemerintah dalam program Kartu Prakerja, yaitu tentang penyaluran tenaga kerja.

“Memang tidak semua industri punya kemampuan dan anggaran untuk mempersiapkan skill. Bisa saja skill yang diambil alih perannya oleh Pemerintah, dan industri mempersiapkan lapangan kerjanya,” tuturnya.

Pada tahun 2022, Program Kartu Prakerja tercatat memberikan manfaat bagi 3,46 juta orang dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, dengan total penerima sejak awal pelaksanaan program mencapai 14,9 juta.

Berdasarkan jumlah peserta tahun 2022, sebanyak 53,6 persen di antaranya berasal dari 212 kabupaten/kota yang masuk target penurunan kemiskinan ekstrem, serta mencakup calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Sementara itu, Eisha Maghfiruha Rachbini Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai dasar skema semi bansos pada Kartu Prakerja adalah karena pandemi.

Waktu pandemi, banyak masyararakat yang mengalami penurunan daya beli akibat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kartu Prakerja didesain sedemikian rupa untuk meringankan beban masyarakat dan mempersiapkan angkatan kerja yang lebih mumpuni.

“Kartu Prakerja selama ini diberikan dengan model semi bansos karena pandemi. Harapannya, bantuan bisa mempertahankan daya beli yang terkena PKH, diberikan pelatihan untuk meningkatkan skill supaya nanti begitu ekonomi membaik, mereka bisa diserap industri, dan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi,” ungkapnya.

Fokus Kartu Prakerja kembali pada skema peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja, kata Eisha dilandasi pertimbangan Pemerintah terkait pandemi yang berangsur membaik, dan perekonomian menunjukkan pemulihan.

“Dasarnya mungkin Pemerintah ingin mengurangi karena mungkin asumsinya di tahun 2022 perekonomian nasional sudah mulai tumbuh. Orang sudah banyak kembali bekerja,” tandasnya.(rid/ipg)