Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan rumah khusus (Rusus) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. (Dok Kementerian PUPR)

Krjogja.com - JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menjalin kerjasama dengan PT PLN (Persero) terkait penyediaan tenaga listrik dalam penyelenggaraan bantuan perumahan dan penyediaan rumah khusus (rusus).

Hal tersebut dilaksanakan guna menjamin adanya ketersediaan jaringan dan pasokan tenaga listrik di lokasi bantuan perumahan dan rumah khusus yang dibangun oleh Kementerian PUPR.

"Salah satu hal penting dalam sektor perumahan yang dibangun oleh Kementerian PUPR adalah ketersediaan pasokan listrik," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto saat kegiatan Seremoni Penandatanganan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama Tentang Penyelenggaraan Bantuan Rusun di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (9/12/2022).

Menurut Iwan, salah satu persyaratan verifikasi teknis dalam program pembangunan perumahan adalah ketersediaan pasokan daya listrik. Dengan demikian, penerima bantuan bisa segera memanfaatkan bangunan yang ada dan lebih layak huni.

"Sesuai dengan kebutuhan bantuan perumahan seperti rumah susun dan rumah khusus maka perlu dukungan PT PLN (Persero) dalam penyediaan fasilitas tenaga listrik," ungkapnya.

Adapun objek perjanjian kerjasama ini meliputi penyambungan jaringan tenaga listrik, menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik, serta penyesuaian tarif dalam penggunaan tenaga listrik pada lokasi bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus.

Sedangkan ruang lingkup kerjasama meliputi koordinasi dukungan fasilitasi penyediaan tenaga listrik, pembinaan dan pendampingan dukungan fasilitas penyediaan tenaga listrik, penyambungan jaringan listrik pada lokasi bantuan.

Kemudian, ketersediaan pasokan tenaga listrik dan penyesuaian biaya penyambungan tenaga listrik dan pengenaan tarif tenaga listrik yang terjangkau, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

"Kami berharap dengan kerjasama ini dapat meningkatkan jumlah rukum tangga yang menghuni rumah layak dari 2,8 juta menjadi 3,2 juta rumah tangga. Sebab masih banyak masyarakat yang membutuhkan hunian yang layak huni," pungkas Iwan. (*)