Kediri (beritajatim.com) – Tepat satu tahun Bupati Hanindhito Himawan Pramono memimpin Kabupaten Kediri. Menjabat di tengah kondisi pandemi, menjadi tantangan bagi kepala daerah baru dalam mengelola pemerintahan, menjalankan program pembangunan termasuk realisasi janji politik. Pun begitu, bupati 29 tahun itu berusaha melewati situasi itu. Satu per satu janji politik Mas Dhito mulai terealisasikan. Dimulai dari penguatan sumber daya manusia (SDM) sampai pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Program bisyaroh, salah satu bentuk bantuan insentif yang diberikan kepada guru agama non formal seperti guru madin. Pemberian bisyaroh ini merupakan realisasi janji politiknya dan pertama kali dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kediri. “Saya masih ingat betul ada satu hal pada saat saya kampanye yang itu menancap betul di kepala saya dan saya tidak akan pernah lupa. Karena ini sudah soal kesejahteraan orang-orang yang membangun moral bangsa ke depannya,” kata Mas Dhito. Selain guru agama non formal, insentif diberikan pula untuk GTT/PTT mulai tingkat Paud, SD sampai SMP. Pemberian insentif itu bentuk komitmen Mas Dhito untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kesejahteraan guru. Di bidang seni budaya, sebagai ruang berkreasi pelaku seni, dalam kepemimpinan Mas Dhito, Pemkab Kediri membangun Gedung Kesenian dan Kebudayaan yang berlokasi di Desa Menang, Kecamatan Pagu. Mas Dhito juga telah mengukuhkan pengurus Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Kediri. Keberadaan Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Kediri itu diharapkan dapat menjadi pengayom bagi pegiat seni dan budaya. Selain itu, keberadaannya diharap dapat memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan bidang kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Kediri. Janji politik lain yang mulai direalisasikan terkait pengadaan mobil siaga bagi pemerintah desa. Akhir tahun 2021 pemerintah kabupaten mulai menyalurkan bantuan keuangan khusus (BKK) kepada pemerintah desa untuk kegiatan pengadaan mobil siaga ini. “Dengan adanya mobil siaga ini diharapkan pelayanan kepada warga semakin baik. Terutama dalam mengakses layanan kesehatan, mobil siaga ini bisa digunakan untuk mengantarkan ke rumah sakit,” pesan Mas Dhito. Mas Dhito menyadari, masih ada kekurangan dari program yang dijanjikan itu. Seperti bisyaroh yang diberikan pada 7.139 guru pada 2021 dimungkinkan belum mengcover semua guru. Untuk itu, pihaknya meminta pendataan ulang terus dilakukan sehingga mereka yang belum tercover dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan insentif. Selain tiga program itu, bidang pelayanan publik tak kalah penting. Dalam bidang pelayanan publik, Mas Dhito melakukan terobosan dalam pelayanan pengurusan admintrasi kependudukan (adminduk) seperti KTP, KK, akta kelahiran. Proses pengurusan yang sebelumnya banyak dikeluhkan warga karena proses yang lama, selama kepemimpinan Mas Dhito dipercepat melalui program satu hari jadi lebih dekat atau yang disingkat Sahaja Lekat, dan Sahaja Online. Kemudian di bidang pemerintahan, Mas Dhito melakukan reformasi birokrasi. Sistem transaksi keuangan yang bersumber dari APBD diterapkan sistem tansaksi non tunai (TNT). Digitalisasi sistem pembayaran ini menjadi kebijakan Mas Dhito untuk pencegahan tindak pidana korupsi dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas. Kemudian, terkait pemerintahan desa, dalam hal pengisian perangkat desa dalam kepemimpinan Mas Dhito dikembalikan menjadi kewenangan kepala desa. Pun demikian, Pemkab Kediri tetap mempunyai fungsi monitoring dan evaluasi. Pengamat Politik Universitas Islam Kadiri Zainal Arifin menilai sejak dicanangkan pemerintahan yang good governance, kepemimpinan yang dikatakan mampu itu harus efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab. Dia melihat langkah yang telah diambil Mas Dhito itu sudah sesuai dengan konsep pemerintahan yang good governance dan clean governance. Bahkan, dikatakan Bupati Kediri termasuk termasuk pemimpin yang transparan kepada publik. “Saya mengikuti Bupati Kediri itu membuka informasi kepada pers, dan tidak semua kepemimpinan itu mengajak kekuatan ke keempat dalam pilar demokrasi itu,” terangnya. Zainal Arifin yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri itu menegaskan, apa yang dilakukan Bupati Kediri termasuk bentuk lompatan dalam kepemimpinan. [nm/kun]