Massa gelar aksi minta Bawaslu dan KPU tindaklanjuti laporan dugaan kampanye parpol dan capres
Elshinta.com Jenis Media: Politik
Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.
Elshinta.com - Kelompok aktivis tergabung dalam Gerakan Tolak Pemilu Curang menggelar aksi teatrikal 'Penyerahan obat anti masuk angin' kepada Ketua Bawaslu di Gedung Bawaslu RI dan KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (9/12).
Koordinator aksi Fajar Utama mengatakan aksi kali ini sebagai bentuk pengawalan kepada Bawaslu dan KPU untuk segera menindaklanjuti laporan dugaan curi start kampanye Pemilu 2024 dan penggunaan tempat ibadah sebagai obyek kampanye yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan Partai Nasdem.
"Kami hari ini aksinya memberikan obat kuat antimasuk angin kepada para Komisioner Bawaslu agar proses tindaklanjuti laporan tidak terpengaruh dengan intervensi pihak manapun. Jangan sampai Bawaslu jadi masuk angin," tegas Fajar.
Selain teatrikal beri obat kuat antimasuk angin, para pendemo juga lakukan aksi balap karung dan membawa spanduk.
Menurutnya, upaya aksi tersebut sebagai bentuk dukungan kepada elemen masyarakat yang dilindungi UU dengan melaporkan Anies ke Bawaslu dan KPU. Para aktivis itu juga berharap Bawaslu lebih objektif, independen, dan profesional menangani dugaan pelanggaran curi start kampanye tersebut.
"Demi mewujudkan Pemilu 2024 yang bersih dan diharapkan bisa melahirkan Pemimpin yang jujur dan adil, Bawaslu harus melakukan penindakan agar fenomena ini tidak terulang lagi dan jadi preseden buruk bagi demokrasi," katanya.
Para pendemo juga berpesan pada Bawaslu dan KPU bisa memberikan hasil keputusan yang tegas kepada Anies Baswedan dan Nasdem karena kegiatan safari politiknya ke berbagai daerah sudah menjurus pada aktivitas kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan.
Selanjutnya, Fajar menuturkan pihaknya mendesak Bawaslu dan KPU memberi efek jera pada Anies Baswedan dan Nasdem agar menghormati aturan yang telah ditetapkan.
Dia menambahkan safari politik buatan Anies Baswedan dan Nasdem menjadi preseden buruk terhadap jalannya Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Sentimen: positif (40%)