JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketakutan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk transparan membuka sistim informasi partai politik  (SIPOL) ditanggapi Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono.

Dia mengatakan ada tekanan yang kuat dan menakutkan bagi KPU apabila tetap membuka sistim informasi partai politik  (SIPOL).

Tekanan dan ketakutan itu disebutnya akan membahayakan proses Pemilu dan akan mengancam stabilitas negara dan proses politik dimasa depan.

Megawati Minta Nomor Urut Parpol Tak Diubah Lagi, DPR: Masukan yang Brilian Sekali

"Siapa yang menekan KPU? Pada tahap yang paling awal adalah kehadiran Partai Prima memang mengancam suara pemilih partai-partai besar yang mengklaim nasionalisme, namun gagal membuktikan komitmennya pada nasionalisme. Partai Prima ditakuti akan menggerus suara rakyat dalam legislatif, apalagi rakyat berkali-kali dibuat kecewa oleh wakil-wakilnya di DPR," ujarnya  menanggapi ketakutan KPU.

Ketakutan KPU itu menunjukkan lembaga penyelenggara ini sudah tidak independen sejak awal dan rela mengorbankan rakyat yang mencari partai alternatif.

"Bagaimana rakyat bisa percaya pada lembaga penyelenggara Pemilu kalau sejak awal sudah ketakutan dan tidak jujur. KPU sudah tidak kredibel dan tidak independen dalam proses pemilu berikutnya," kata dia.

Kalau proses ini dilanjutkan maka semua partai pasti jadi sasaran kecurangan KPU dan  rakyat yang akan dirugikan. Karena hasil perhitungan suara KPU tidak letimate dan kehilangan kepercayaan rakyat.

"Sehingga legislatif dan eksekutif yang terpilih menjadi sangat lemah. Stabilitas terancam, investor kabur. Keamanan NKRI terganggu dan perpecahan bisa menjurus disintegrasi," paparnya.

Kader Gerindra ini sebelumnya juga mendengar bahwapara komisioner KPU sebenarnya sudah sepakat menjalankan putusan Bawaslu RI untuk meloloskan Partai Prima.

"Namun saya denger para komisioner KPU ditelpon oleh  seorang petinggi partai besar, ditekan agar Prima jangan diloloskan," jelasnya tanpa mau menyebutkan nama partai dan petinggi yang menekan KPU itu.

Sebelumnya, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat. Massa menuntut KPU menyelenggarakan proses pemilu secara transparan.