"Untuk membangun Indonesia, tentu sangat dibutuhkan angka ataupun statistik yang akurat. Untuk itu saya mengajak seluruh elemen memperjuangkan hadirnya peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pemerintah berbasis data desa dan kelurahan presisi," kata Rieke dalam keterangannya di Jakarta, Kamis malam.

Hal itu dikatakan Rieke saat memberikan kuliah umum di Universitas Jember (Unej) dengan tema "Pancasila: Ilmu Amaliah, Ilmu Ilmiah dalam Kebijakan Pembangunan", Kamis.

. Rieke Diah Pitaloka ajak civitas Unej sikat sindikat data negara

. Anggota DPR: Urgensi data berbasis desa agar pembangunan terencana

Rieke menjelaskan menurut para pendiri bangsa, angka-angka yang tidak akurat digunakan untuk mengalihkan pikiran, yang berujung pada manipulasi angka negara dan rekayasa statistik.

Dia menilai tidak mungkin kebijakan pembangunan Indonesia berjalan tanpa berbasiskan data yang akurat dan aktual serta menggambarkan kebutuhan nyata rakyat.

"Tidak mungkin lagi kebijakan pembangunan Indonesia tidak berbasis pada data akurat dan aktual yang menggambarkan kebutuhan nyata rakyat di pelosok Tanah Air di desa dan kelurahan. Kami tidak akan menyerah untuk memperjuangkan bersama," ujarnya.

Selain itu, Rieke menyampaikan bahwa Pancasila adalah ilmu amaliah yang digunakan untuk mengamalkan ilmu pengetahuan.

Karena itu menurut dia, hal pertama yang dilakukan para pendiri bangsa adalah memperjuangkan ilmu pengetahuan sebagai hak warga negara anak bangsa Indonesia.

"Pancasila itu bukan memecah belah rakyat bukan mendikotomi mana kelompok radikal dan mana yang bukan radikal. Pancasila itu adalah ilmu amaliah ilmu untuk mengamalkan ilmu pengetahuan," tuturnya.

. Anggota DPR: Perlu aturan terkait penyelenggaraan pemda berbasis data

Dalam acara tersebut, Founder Data Desa Presisi (DDP) Sofyan Sjaf mengapresiasi keteguhan dan perjuangan Rieke yang selalu menyorot persoalan angka-angka dan data pemerintah yang tidak akurat mulai dari tingkat desa.

Sofyan menilai setelah 77 tahun merdeka, Indonesia masih masih mengalami data yang diragukan validasinya misalnya hasil penelitiannya tahun 2017 yang menunjukkan data yang digunakan pemerintah hari ini untuk melakukan pengukuran pembangunan, banyak yang tidak sesuai dengan kondisi desa.

"Kalau data tidak sesuai dengan kondisi aktual desa, lalu bagaimana dengan perencanan nya, implementasi, dan pengawasan evaluasi nya," katanya.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2022