FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meminta penambahan waktu konsesi atau hak operasi hingga 80 tahun.

Padahal, kesepakatan awalnya KCIC mendapat konsesi selama 50 tahun.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengkritik KCIC yang sejak awal telah banyak bermain.

Dia membandingkan jika proyek tersebut dikerjakan oleh Jepang maka kemungkinan akan lebih murah. Begitu pun dengan kelayakannya.

“KCIC, sampai kapan ‘bohongi’ Indonesia? Lebih murah dari usulan Jepang , faktanya lebih mahal. Layak, faktanya tidak layak,” ucapnya dalam keterangannya, Kamis, (8/12/2022).

Selanjutnya kata dia, selama ini KCIC mengaku tidak membutuhkan jaminan pemerintah, namun fakta berkata sebaliknya.

“Tidak gunakan APBN, faktanya nyedot APBN. konsesi 50 tahun, minta 80 tahun,” tandasnya.

Diketahui, berdasarkan hasil review BPKP yang dikeluarkan 15 September 2022 lalu, pembengkakan biaya kereta cepat menjadi US$1,449 miliar atau Rp21,74 triliun. (selfi/fajar)