KBRN, Nusa Dua, Bali: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan, Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun depan akan membawa semangat demokrasi. Menurutnya, hal itu sejalan dengan tema Keketuaan ASEAN 2023 “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” (ASEAN Penting: Episentrum Pertumbuhan). 

“Kalau “ASEAN Matters” itu bagaimana kita semua menjadikan ASEAN tetap penting, tetap relevan. Untuk menjadi penting dan relevan di sini ada elemen demokrasinya, ada elemen bagaimana kita menghormati HAM, bagaimana ASEAN dapat memerankan peran sentral di dalam menavigasi situasi kawasan agar Asia Tenggara tetap menjadi kawasan yang damai dan stabil,” ungkap Retno Marsudi dalam konferensi pers di sela-sela “Bali Democracy Forum” (BDF) ke-15, Kamis (8/12), di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC). 

“Dan kalau Asia Tenggara damai stabil, tentunya harapan kita juga akan memberikan pengaruh terhadap stabilitas dan perdamaian di dalam wilayah yang lebih besar lagi yaitu Indo-Pasifik,” sambungnya. 

Menurut Retno, semangat demokrasi yang akan dibawa Keketuaan Indonesia sejalan dengan amanat “ASEAN Charter”. “Apabila kita membaca ASEAN Charter maka di sana jelas sekali, di situ ada masalah demokrasi dan menjadi tanggung jawab semua negara ASEAN untuk menjalankan demokrasi,” jelasnya. 

Upaya membawa semangat demokrasi dalam keketuaannya, Indonesia juga akan memberikan fokus terhadap kondisi krisis di Myanmar. Namun, Retno menekankan Keketuaan Indonesia tetap menjadikan 'Lima Poin Konsensus' sebagai panduan.

“Karena ini adalah keputusan dari pemimpin ASEAN yang bertemu di Jakarta April lalu. Jadi, selama pemimpin ASEAN tidak memutuskan hal yang berbeda, berarti kita tetap menjadikan implementasi Lima Poin Konsensus ini menjadi panduan bagi Keketuaan Indonesia dalam ASEAN dalam membantu Myanmar untuk mengatasi krisis politiknya,” tegas Menlu. 

Meski demikian, Indonesia berkeyakinan permasalahan krisis di Myanmar hanya akan dapat diselesaikan oleh negara itu sendiri. Selain itu, junta militer yang memimpin di Myanmar juga memiliki peran besar dalam penyelesaiannya.

“Tapi sekali lagi, yang dapat dilakukan ASEAN adalah membantu. At the end yang dapat menyelesaikan masalah Myanmar adalah Myanmar. Yang paling penting sekarang apabila tidak ada kerja sama, tidak ada komitmen dari junta militer Myanmar untuk mengimplementasikan Lima Poin Konsensus, saya bayangkan situasi Myanmar tidak akan menjadi lebih baik,” ujar Retno mengakhiri.