loading...

Survei Poltracking Indonesia menemukan bahwa mayoritas publik juga menginginkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet. Foto/MPI

“Selain temuan kepuasan terhadap kinerja menteri, survei ini juga menemukan persetujuan publik terhadap reshuffle kabinet,” ujar Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda AR dalam survei yang bertema “Proyeksi Ekonomi Politik Nasional: Catatan Akhir Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf 2022” secara daring, Kamis (8/12/2022). Baca juga: Survei Poltracking: Prabowo dan Erick Thohir Menteri dengan Tingkat Kepuasan Terbaik

Hanta menjelaskan publik yang menyatakan setuju terhadap perombakan kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebesar 42,8%, sedangkan 25,5% menyatakan tidak setuju. Sebanyak 31,7% sisanya mengaku tidak tahu/tidak jawab.

Sebelumnya, Hanta memaparkan bahwa Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menjadi menteri dengan tingkat kepuasan kinerja tertinggi, disusul oleh Menteri BUMN Erick Thohir di posisi kedua, kemudian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

“Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (61,4%), Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir (59,4%), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno (57,7%), dan Panglima TNI Andika Perkasa (56,9%),” terangnya.

Sementara itu, lanjut Hanta, kepuasan terhadap kinerja menteri atau pejabat menteri lainnya di bawah 55%. Tiga menteri dengan kepuasan terendah yakni Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita 48,3%, Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas 47%, dan Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar 46,6%.

Diketahui, survei nasional ini dilakukan pada 21-27 November 2022 dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling. Jumlah sampel dalam survei ini 1,220 responden dengan margin of error +/- 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Baca juga: Survei Poltracking: Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Tembus 73,2%

Klaster survei ini menjangkau 34 provinsi seluruh Indonesia secara proporsional berdasarkan data pemilih terakhir. Pengumpulan data dilakukan oleh pewawancara terlatih melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner terhadap responden yang telah terpilih secara acak. Setiap pewawancara mewawancarai 10 responden untuk setiap satu desa/kelurahan terpilih.

(kri)