"Masjid saja belum terbangun sudah menuduh ada ajaran sesat. Tahu dari mana? Apalagi pengurus di dalamnya ada dari MUI, NU dan Muhammadiyah," katanya pada awak media, Selasa (6/12).

Ia menyebut pembangunan masjid itu atas amanah almarhum orangtuanya. Ayahnya merupakan pejuang di wilayah Pekalongan-Batang. Amanah almarhum ayahnya yaitu membangun masjid untuk kenyamanan para musafir yang kemalaman. Pembangunan dilakukan di wilayah Batang.

Adapun masjid tersebut akan dibangun di atas tanah seluas 6 ribu m2. Diperkirakan, pembangunan masjid akan membutuhkan dana Rp 15 miliar.

"Dengan biaya sendiri tanpa minta sumbangan kepada siapapun. Sebagai bentuk kepedulian sosial di tempat yang bersejarah di masa hidupnya," ujarnya, dikutip Kantor Berita RMOLJateng.

Tidak hanya masjid, di lokas tersebut juga akan ada dibangun klinik kesehatan. Warga sekitar akan dilayani secara gratis. Namun, rencana pembangunan masjid itu ditolak oleh warga.

Ia merasa kecewa dengan penolakan itu. Padahal, menurutnya pembangunan itu tidak merugikan siapapun.

"Bahkan menguntungkan program pemda terutama dalam penanganan masalah kesehatan masyarakat," imbuhnya.

Penolakan warga pun dinilai tidak mempunya dasar yang kuat. Karena pihaknya tidak membangun tempat prostitusi, hiburan, tempat perjudian yang memang wajar untuk ditolak.

Lebih jauh Machzum bercerita, pernah didatangi Lurah Desa Kalipucang Wetan Mundakir terkait masjid yang akan dibangun. Saat itu Mundakir bertanya sistem pendanaan masjid itu.

"Wah... Kalau ahlussunah wal jamaah kami dukung, Bah. Enggak usah urus izin. Kalau masjid bangun saja langsung, saya yang tanggungjawab. Kan saya lurahnya aman, enggak ada yang berani ganggu. Kalau bangunan lain baru pakai izin," ungkap Machzum menirukan perkataan Lurah Mundakir waktu itu.

Namun, penolakan tetap berlanjut. Hingga ada pertemuan dengan  Pj Bupati Batang, Lurah, Kapolsek, Ketua MUI Batang, Ketua MUI Pusat dan Danramil untuk meminta masukan.

Dalam pertemuan itu ditegaskan bahwa tidak ada aliran sesat seperti yang dituduhkan. Apalagi  di dalam kepengurusan ada pengurus NU dan Muhammadiyah.

"Jadi untuk kekhwatiran terkait aliran sesat itu tidak benar ya. Nah untuk permasalahan lainnya, ini harus diselesaikan oleh kedua pihak. Tadi sudah disepakati adanya musyawarah dengan warga. Monggo nanti dari masyarakat setelah mendengar penjelasan dari pihak pembangun, apakah bisa menerima atau tetap menolak kami serahkan ke masyarakat,” pungkasnya.