Badan pangan sebut impor tidak akan mengganggu beras petani.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah secara penuh menjamin dan memastikan ketersediaan pangan masyarakat secara berkelanjutan dengan mengamankan stok dan kesiapan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), termasuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dalam mengatakan stok CPP saat ini, khususnya beras, perlu ditambah sebagai instrumen stabilisasi gejolak harga dan untuk mengantisipasi kondisi darurat.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah akan menyiapkan 200 ribu ton beras komersial di luar negeri yang sewaktu-waktu dapat dibawa ke Indonesia. "Cadangan pangan ini harus ada dan tidak dikeluarkan secara bebas, hanya digunakan untuk beberapa kegiatan pemerintah," ujarnya, Rabu (7/12/2022).

Seperti, kata dia, untuk penanggulangan bencana, intervensi harga jika diperlukan dan beberapa kegiatan pemerintah lainnya. "Penggunaannya akan diawasi secara ketat, untuk memastikan tidak masuk ke pasar," jelas Arief.

Ia menegaskan beras tersebut tidak akan mengganggu beras petani, karena hanya digunakan untuk kegiatan pengendalian harga dan pemenuhan pangan di tengah kondisi darurat. "Pemerintah berpihak penuh kepada para petani lokal, sehingga keberadaan cadangan ini akan dijaga agar tidak merusak harga beras petani. Kita juga secara konsisten terus memantau dan menjaga harga penyerapan gabah atau beras lokal di tingkat petani tetap wajar. Misi kita mewujudkan petani sejahtera, pedagang untung, masyarakat tersenyum," ujarnya.

Beras komersial ini merupakan persediaan akhir tahun sampai menunggu panen raya pada Februari-Maret 2023. "Kita siapkan pada Februari-Maret 2023 agar Bulog dapat menyerap saat panen raya tiba untuk men-top up stoknya kembali sampai dengan 1,2 juta ton. Hal ini diperlukan dalam rangka menjaga floor price di tingkat petani, dan berikutnya dikeluarkan pada saat produksi beras berkurang di akhir tahun," katanya.

Upaya pemenuhan Beras ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk memastikan kebutuhan pangan seluruh masyarakat terpenuhi. Dalam Sidang Kabinet, Selasa (6/12/2022) di Istana Negara, Presiden kembali mengingatkan agar semua waspada, sehingga kebutuhan beras harus betul-betul dihitung. Presiden juga meminta dalam pemenuhan kebutuhan beras ini kementerian dan lembaga terkait saling berkoordinasi dan berkolaborasi.

Arief menambahkan pemenuhan cadangan beras ini tidak serta-merta menunjukkan produksi beras nasional tidak mencukupi. Dia mengapresiasi hasil produksi beras nasional tahun ini yang terbilang surplus sekitar 1,7 juta ton berdasarkan KSA Badan Pusat Statistik (BPS). Produksi beras nasional Januari-Desember 2022 diproyeksikan sebesar 31,90 juta ton. Sementara kebutuhan beras nasional tahun 2022 sekitar 30,2 juta ton, sehingga diproyeksikan mengalami surplus beras sekitar 1,7 juta ton.

Menurutnya, berdasarkan data tersebut Indonesia dalam periode pemerintahan Presiden Jokowi telah berhasil mencapai swasembada beras, mengingat berdasarkan ketetapan FAO tahun 1999, suatu negara dikatakan swasembada jika produksinya mencapai 90 persen dari Kebutuhan Nasional.

"Produksi beras nasional dalam kondisi baik, yang mau kita jaga adalah stok Beras di Bulog. Adapun, saat ini ketersediaan stok beras Bulog sebesar 503 ribu ton, yang terdiri dari 196 ribu ton atau 39 persennya merupakan stok komersial dan 306 ribu ton atau 61 persen merupakan stok CBP," kata Arief.

sumber : Antara