Jember (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Jawa Timur, mengkritik kepemimpinan tahun pertama Bupati Hendy Siswanto yang berpasangan dengan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman.

“Tidak satu pun yang patut dibanggakan, karena tidak ada progress capaian kegiatan yang mampu menjawab permasalahan-permasalahan di Kabupaten Jember. Menurut kami, bupati over confidence atau terlalu percaya diri,” kata Sekretaris Fraksi PDIP Hadi Supaat, Selasa (28/2/2022).

Menurut Hadi, ada beberapa langkah bupati yang kurang tepat. Salah satunya adalah mengangkat pelaksana tugas kepala organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) baru pemerintahan daerah pada masa awal setelah pelantikan.

“Seharusnya bagi pejabat yang sesuai SOTK 2016 sudah definitif, tinggal mengukuhkan kembali. Kemudian, bagi OPD yang lowong, diisi dengan pelaksana tugas,” katanya.

Gara-gara semua pejabat berstatus pelaksana tugas, langkah birokrasi tak maksimal. “Kewenangan pelaksana tugas terbatas, termasuk dalam penganggaran. Sehingga ada kesan komunikasi satu arah. Karena kewenangan pelaksan tugas terbatas, semua menunggu arahan dari bupati. Mereka tidak mampu mengekspresikan ide-ide, inovasi, kreativitas dalam menjalankan tugas sebagai kuasa pengguna anggaran,” kata Hadi.

Padahal, bupati memiliki beban terberat yakni menjawab realisasi janji kerja dan kampanye dengan slogan sinergi, kolaborasi, akselerasi. “Salah satu program yang pernah dijanjikan adalah membangun infrastruktur seluruh Kabupaten Jember, termasuk penerangan jalan umum, dalam kurun waktu enam bulan melalui kegiatan dengan anggaran tahun jamak,” kata Hadi.

Fraksi PDIP sempat menolak pengalokasian anggaran tahun jamak dalam APBD Jember. “Kami ingin program berjalan cepat dan ada sisi pemberdayaan, karena di Jember ada ratusan rekanan yang butuh pekerjaan pada masa pandemi. Ketika situasi agak longgar, seharusnya dilakukan penunjukan langsung sehingga mereka bisa bekerja,” kata Hadi.

“Bupati sempat memberikan gambaran bahwa dalam pengerjaan multiyeas (tahun jamak) ini, Pemkab Jember tidak perlu mengeluarkan anggaran. Tapi bagaimana bupati merangkul semua rekanan untuk membiayai kegiatan tersebut. Namun faktanya banyak rekanan pemenang lelang yang sudah diberi uang muka kurang lebih 15 persen, tapi baru bulan kemarin mulai ada proses pengerjaan. Artinya ada sisi keuangan rekanan yang tidak mampu membiayai (lebih dulu) proyek yang fantastis tersebut,” kata Hadi.

Fraksi PDI Perjuangan berharap duet Hendy-Firjaun tidak terburu-buru melaksanakan kegiatan. “Kegiatan tersebut agar direncanakan dengan matang dan melalui musyawarah dengan banyak pihak, termasuk dengan DPRD Jember. Semua kegiatan ini bukan hanya keputusan eksekutif, namun keputusan bersama dengan kami di legislatif agar program-program yang direncanakan betul-betul berpijak pada kebutuhan masyarakar Jember,” kata Hadi. [wir/ted]