MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa penanganan inflasi harus menjadi prioritas seluruh kepala daerah di Indonesia. 

Hal itu pula yang menjadi atensi Presiden Joko Widodo, sehingga meminta Mendagri, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan stakeholder terkait untuk menjadi leading sector penanganan inflasi. 

Baca juga: Tahapan Pemilu 4 Provinsi Baru Papua Diatur dengan PKPU

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden kepada kami langsung dan mungkin juga kepada Bapak Kepala Badan Pangan, Kepala BPS, dan teman-teman menteri lainnya agar masalah pengendalian inflasi ini menjadi masalah yang harus menjadi isu prioritas kita semua,” kata Mendagri kepada awak media usai memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Inflasi di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (5/12). 

Tito menjelaskan, adanya ketidakpastian global akibat pandemi Covid-19, ketegangan politik dan perang ekonomi, mengakibatkan negara-negara di dunia mengalami inflasi, tak terkecuali Indonesia. 

Untuk itu, kata dia, kondisi ini perlu ditangani secara serius dengan sinergisitas yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, seperti saat penanganan pandemi Covid-19. 

“Bapak Presiden menginginkan agar penanganan pengendalian inflasi, selain dilaksanakan di tingkat pusat, juga daerah. Kita mengelolanya seperti kita me-manage pandemi Covid-19, yaitu dilaksanakan rapat mingguan, evaluasi mingguan setiap daerah,” ujarnya. 

Dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan secara mingguan itu, selain menjadi kesempatan bagi pemerintah pusat untuk menyampaikan data terkini soal angka inflasi dan penanganannya, kepala daerah juga diberikan kesempatan untuk mengungkapkan upaya yang telah dilakukan dalam menekan inflasi. 

Selain itu, daerah yang memiliki angka inflasi yang relatif tinggi juga diberikan kesempatan untuk berkonsultasi agar diketahui kendala dan sumber masalahnya, sehingga dapat dicarikan solusi bersama. 

Menurutnya, Rapat Koordinasi rutin yang dilakukan secara mingguan sejak Oktober 2022 itu mulai menunjukkan hasil yang cukup positif. 

Berdasarkan data BPS, tercatat angka inflasi pada November 2022 mencapai 5,42 persen secara year on year (yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, yakni pada Oktober 2022 angka inflasi tercatat 5,71 persen. 

Meski begitu, Mendagri terus mengajak kepala daerah untuk tetap menjadikan isu inflasi sebagai prioritas. 

“Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ini kerja sama kita semua, oleh karena itu kita konsisten tetap laksanakan rapat koordinasi mingguan ini,” pungkasnya. (OL-6)