Puan Maharani Ketua DPR RI mengajak parlemen-parlemen dunia, khususnya negara-negara G20, untuk bersama-sama mengatasi gejolak ekonomi global. Kata dia, dibutuhkan upaya Multilateralisme dalam mengantisipasi resesi ekonomi yang tengah mengancam dunia.

Hal tersebut disampaikan Puan dalam Pertemuan Parliamentary Forum in the Context of the G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Pertemuan dihadiri oleh Duarte Pacheco Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU) dan para Pimpinan Parlemen Negara G20, termasuk Sir Lindsay Harvey Hoyle Speaker of The House of Commons Inggris.

Forum ini merupakan rangkaian kegiatan the 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) yang akan dibuka secara resmi besok, Kamis (6/10/2022), di Gedung DPR. Adapun tema yang dibahas pada Inter-parliamentary Forum P20 adalah tentang peran parlemen dalam memperkuat Multilateralisme di abad 21.

“Sebagai tuan rumah pelaksanaan P20 tahun ini, DPR RI berkomitmen penuh untuk mensukseskan kontribusi parlemen dalam menyelesaikan berbagai krisis global, termasuk upaya pemulihan pandemi Covid-19 yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Puan saat menyampaikan sambutan.

“Indonesia, dengan semangat gotong royongnya siap, mau dan mampu untuk berkolaborasi dengan dunia global dalam membangun dunia bersama. Dunia yang lebih baik, dunia yang sejahtera, tenteram dan indah,” jelasnya.

Puan menambahkan, saat ini dunia sedang melakukan berbagai upaya pemulihan sosial dan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. Kondisi tersebut menempatkan situasi perekonomian domestik membutuhkan respons kebijakan fiskal dan moneter yang dapat mengantisipasi agar pemulihan sosial dan ekonomi dapat terus berlanjut dan menjaga agar kualitas kesejahteraan rakyat tidak menurun.

“Kita juga masih memiliki sejumlah agenda global dalam menuntaskan pembangunan berkelanjutan, yaitu antara lain hal-hal yang berkaitan dangan climate change, lingkungan hidup, ekonomi hijau, ketahanan pangan dan energi, serta kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,” tuturnya.

Ketua DPR RI menyinggung terjadinya gejolak ekonomi global dan ketidakpastian yang berlanjut di tahun depan. Oleh karenanya, kata Puan, agenda pembangunan berkelanjutan membutuhkan respon negara-negara dunia.

“Kehadiran kita dalam pertemuan P20 adalah untuk dapat membangun komitmen kerja bersama dalam merespons gejolak dan tantangan global tersebut,” sebutnya.

Menurut Puan, kekuatan parlemen dalam mewakili suara rakyat memberikan legitimasi atas upaya Pemerintah negara masing-masing dalam menjalankan komitmen kebijakan luar negeri dan kerjasama antar negara.

“Legitimasi parlemen tersebut akan diarahkan untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat global yang lebih baik, dengan hidup sejahtera, tentram dan memiliki bumi yang berkelanjutan,” ungkap Puan.

Untuk itu, Multilateralisme disebut sangat dibutuhkan untuk membangun kerja bersama antar negara yang efektif. Puan menilai, Multilateralisme dapat menjawab berbagai permasalahan seperti mendamaikan perang dagang, mendamaikan konflik geopolitik, mengatasi krisis pangan dan energi, melawan eksploitasi, hingga membangun kemajuan bersama.

“Indonesia mengajak parlemen P20, melalui Multilateralisme, untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi, mengatasi scary effect gejolak ekonomi global,” tegasnya.

“Selain itu juga untuk mempercepat transformasi ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang lebih luas, serta memperkuat orkestrasi G20 dalam menggerakan agenda pembangunan berkelanjutan,” imbuh Puan.

Bank sentral di seluruh dunia kedepan diperkirakan akan merespons gejolak ekonomi dengan melakukan peningkatan suku bunga secara cukup ekstrim dan secara bersama-sama. Tentunya, kata Puan, hal tersebut akan berdampak pada resesi ekonomi.

“Gejolak ini akan mengakibatkan penurunan kesejahteraan masyarkat global. Krisis ekonomi yang merambat pada krisis sosial. Diperlukan berbagai langkah antar negara, khususnya negara-negara G20, untuk dapat memastikan rantai pasok komoditi strategis tetap aman untuk memenuhi kebutuhan domestik,” paparnya.

Selain mengutamakan pemenuhan kebutuhan domestik dan kepentingan pasar, negara-negara produsen komoditas strategis juga diharapkan membangun kewajiban bersama untuk menjaga kebutuhan stok global yang stabil. Selain itu, diperlukan pula kerja bersama dalam menyediakan stimulus pembangunan yang ditransmisikan untuk keperluan kegiatan ekonomi domestik.

“Sehingga konsumsi dan daya beli tetap terjaga. Orkestrasi dari kekuatan negara-negara G20, untuk mempercepat transformasi ekonomi, baik ekonomi digital maupun ekonomi hijau, sangat diperlukan dalam bentuk nyata,” ujarnya.

Lebih lanjut, Puan mendukung adanya penguatan implementasi agar ekonomi digital dan ekonomi hijau menjadi ekosistem ekonomi yang inklusif. Ia pun menyinggung soal langkah Indonesia yang telah memperkuat berbagai regulasi untuk mendorong ekonomi digital dan ekonomi hijau.

“Hal ini dilakukan melalui implementasi mengembangkan kemudahan berusaha, bank digital, pajak karbon, dan energi baru dan terbarukan,” ungkapnya.

Puan merinci, negara-negara dunia membutuhkan prinsip-prinsip dalam hubungan kerja bersama antarnegara yang efektif dalam merespons gejolak ekonomi dunia dan orkestrasi pembangunan global. Mulai dari komitmen yang dapat dilaksanakan, saling percaya, mengutamakan dialog hingga agenda bersama.

“Kita membutuhkan adanya komitmen yang dapat dilaksanakan pada setiap negara, dengan tetap menghormati kedaulatan dan integritas negara. Sehingga komitmen tidak berhenti hanya pada kata-kata akan tetapi memiliki wujud dalam bentuk kerja-kerja nyata, sekecil apapun kerja nyata tersebut,” katanya.

Komitmen tersebut dinilai juga dapat menghindarkan suatu sistem internasional yang hanya berorientasi kepada keinginan kekuatan besar tertentu saja. Dengan komitmen seperti ini, menurut Puan, diharapkan setiap negara akan bersinergi dalam membangun kekuatan bersama dan bukan menghasilkan rivalitas ataupun dominasi.

“Bagaimana kita membangun suatu komitmen kerja bersama apabila di saat yang bersamaan kita memiliki orientasi dan kepentingan yang berbeda-beda? Inilah pentingnya kita memiliki fondasi saling percaya (trust building) dalam membangun
Kerja bersama antar negara,” terang cucu Proklamator RI Bung Karno itu.

“Saling percaya, harus dapat kita tunjukan melalui hubungan yang setara dalam upaya bersama mencapai win-win solution. Kita perlu mengubah paradigma winner takes all dan zero sum menjadi win-win dalam hubungan antar negara,” tambahnya.

Tanpa adanya kepercayaan, Puan menilai negara-negara akan terus berkompetisi memaksimalkan keuntungan masing-masing. Untuk itu, diharapkan negara-negara dunia mengedepankan dialog dan diplomasi dalam penyelesaian berbagai masalah global.

“Budaya damai dan toleran (culture of peace and tolerance) semakin diperlukan dalam memperkuat interaksi antar bangsa dan negara. Kerja bersama antarparlemen berperan penting untuk menyebarkan budaya damai dan toleran, yang semakin diperlukan menghadapi ketegangan geopolitik saat ini,” ujarnya.

Ketua Majelis Sidang IPU ke-144 itu mengatakan, krisis yang datang silih berganti telah menjadi bagian dari new normal. Puan menyebut, berbagai krisis yang dialami saat ini bukan yang terakhir.

“Oleh karena itu, Parlemen pada kesempatan P20 ini, harus dapat merumuskan suatu agenda, yang dapat meningkatkan kemampuan setiap negara untuk merespon dan menghadapi berbagai permasalahan global,” imbaunya.

Hal lain yang dibahas dalam pertemuan ini adalah terkait respons negara-negara G20 terhadap permasalahan perubahan iklim. Sebab dampak perubahan iklim telah dirasakan semakin mengemuka.

“Cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, bencana alam terus terjadi silih berganti dan semakin sering terjadi. Pemanasan global telah mencapai 1.1 derajat celcius. Kita harus memiliki sense of urgency,” ucapnya.

Menurutnya, saat ini adalah waktu bagi negara-negara dunia untuk bertindak menurunkan emisi global, mengakselerasi transisi menuju energi terbarukan, serta mengimplementasikan bantuan keuangan dan transfer teknologi bagi negara berkembang. Puan menilai, dunia perlu membangun mitigasi perubahan iklim yang berpusat pada manusia (people-centered).

“Mitigasi people-centered dimulai dari membangun kesadaran dan komitmen untuk menjaga kelestarian dan daya dukung alam dan lingkungan hidup. Pada tahap selanjutnya, dituntut kemauan bersama dalam membangun tata dunia ekosistem industri dan perekonomian yang ramah terhadap lingkungan hidup,” urainya.

Puan mengatakan, diperlukan perubahan cara berpikir bahwa manusia tidak saja mengambil dari alam, tetapi juga harus memulihkan alam kembali kepada ekosistem yang baik. Kemudian dibutuhkan juga kerja sama antar bangsa dan negara yang realistis dan nyata untuk dapat menyentuh permaslahan inti.

“Yaitu mengelola persaingan ekonomi global dan industri yang dapat berkontribusi dalam pemulihan lingkungan hidup. Industri tidak hanya mengambil dari alam tetapi juga harus dapat mengembalikan pemulihannya. Suatu program mitigasi dengan pemulihan yang dilakukan secara sistematis dan masif,” katanya.

Parlemen pun dituntut untuk semakin menyadari peran strategis dalam penguatan kerjasama internasional antarparlemen untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Puan menyebut, isu itu menjadi salah satu perhatian bersama antara lain di Sidang Majelis Umum IPU ke-144 yang digelar di Bali pada Maret lalu.

“Yang kemudian secara bersama berhasil sepakati Deklarasi guna mengarahkan parlemen di seluruh dunia dalam akselerasi berbagai langkah mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim,” tuturnya.

Dalam mendukung amanat dari forum parlemen internasional itu, DPR telah mengambil langkah nyata untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan memperkuat pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau.

Langkah nyata tersebut diwujudkan dengan mengusulkan RUU EBT (Energi Baru dan Terbarukan) sebagai usul inisiatif DPR RI. Selain itu DPR juga akan mulai menggunakan solar sel untuk memenuhi 25% kebutuhan listrik di gedung DPR.

Puan pun berharap, pertemuan P20 yang sangat strategis dapat mengambil komitmen dan langkah-langkah nyata dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim. Selain itu juga terkait kompleksnya permasalahan global yang membutuhkan kerja bersama semua pihak. Tidak hanya pemerintah, namun juga parlemen, swasta, akademisi, ataupun masyarakat sipil.

“Semoga pembahasan hari ini, Inter-parliamentary Forum P20 tentang peran parlemen dalam memperkuat multilateralisme di abad 21 dan mitigasi perubahan iklim dapat menghasilkan agenda bersama yang produktif,” katanya.

“Menjadi suatu kesempatan bagi parlemen, sebagai penyambung suara rakyat, untuk dapat mengambil peran. Mulai di tingkat nasional, regional, dan global melalui platformnya masing-masing, serta menjadi pemersatu dalam memperkuat komitmen global,” pungkasnya.(faz/ipg)