FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Demokrat Hendrik Halomoan Sitompul mendukung langkah Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak, dalam menjalankan perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit terkait penangkapan para penambang emas ilegal di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, beberapa hari yang lalu.

Menurutnya, Polda Sumut juga harus membuat posko pengaduan dan pengawasan terkait penambangan ilegal ini di daerah-daerah yang berpotensi munculnya tambang-tambang ilegal.

“Apa yang dilakukan oleh tim Polda Sumut dalam memberantas tambang ilegal di Kabupaten Madina ini membuktikan Kapolda kita, Pak Panca terus berkomitmen menjalankan perintah Pak Kapolri. Kita sebagai masyarakat di Sumatera Utara harus terus mendukung Pak Panca dalam memberantas tambang-tambang ilegal ini,” tegas Hendrik dalam keterangan pers dikutip website resmi DPR, Senin (5/12/2022).

Menurut Hendrik, keberadaan tambang-tambang ilegal di Mandailing Natal hingga saat ini sudah sangat meresahkan. Ia mengatakan persoalan ini sudah berulang kali dibahas dalam rapat dengar pendapat baik dari Komisi VII DPR RI maupun Komisi III DPR RI bersama mitra kerja.

Bahkan Hendrik juga menjelaskan beberapa bulan lalu, komisi VII dan III sudah pernah turun dan meninjau langsung kondisi tambang-tambang ilegal di Madina.

“Permasalahan tambang-tambang ilegal di Madina sudah sangat meresahkan. Tim gabungan komisi VII dan komisi III juga sudah pernah turun, dan melihat melalui udara kondisi di lapangan. Mulai dari keruhnya air-air sungai hingga gundulnya hutan-hutan di kabupaten paling selatan Sumatera Utara itu,” jelas Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini.

Berdasarkan informasi yang didapat Hendrik, akibat adanya aktivitas tambang illegal, saat ini masyarakat di sekitaran Kecamatan Batang Natal, Madina merasa kesusahan.

Hal ini dikarenakan air-air sungai sebagai kebutuhan mereka keruh dan kotor. Bahkan diduga mengandung zat-zat kimia yang berasal dari para penambang ilegal.

“Salah satu efeknya, kita bisa lihat tingginya tingkat stunting di Madina. Sumber air yang kotor dan keruh ini menjadi salah satu faktor yang membuat anak-anak di Madina mengalami stunting,” ucapnya.

Melihat hal ini, Hendrik pun berharap penindakan penambang ilegal jangan berhenti.

Ia mendorong agar Kapolda Sumut beserta jajaran terus berupaya memberantas tambang ilegal baik di Madina maupun di daerah lain di Sumut.

“Saya berharap Kapolda jangan berhenti dalam kasus ini saja. Tapi terus tingkatkan pengungkapan dan penangkapan para penambang ilegal lainnya. Kasihan warga di sekitar aliran sungai di Kabupaten Madina sana,” tutur Legislator dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I tersebut.

Hendrik juga berharap Polda Sumut dapat bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM untuk membuka posko pengawasan dan pengaduan di area penambangan ilegal.

Hal ini dimaksudkan apabila perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) ditemukan menampung hasil dari tambang ilegal dapat diberi sanksi keras seperti pencabutan IUP.

Selain itu, pihak Polda Sumut bersama Ditjen Minerba harus menelusuri penampung penambang emas ilegal untuk melakukan penegakan hukum. (selfi/fajar)