FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengaliran siaran TV analog ke dalam sistem digital memaksa penggunaan Set Top Box' (STB).

Sesuai Undang-Undang no. 11/2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah wajib mulai mengalihkan siaran televisi di wilayah NKRI dari sistem analog ke sistem digital pada 2 November 2022.

Namun, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menilai pengadaan dan pendistribusian STB belum tepat sasaran.

Dia meminta Kominfo untuk melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh stakeholders terkait untuk melakukan re-commitment migrasi ASO dan audit pendistribusian STB agar berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

“Anggaran untuk Set Top Box tahun 2022 sebesar Rp382 miliar atau 1 juta titik kemudian tahun 2023 sebesar Rp28 miliar untuk 80 ribu titik. Sebagai pengawas sudah sepatutnya kami mengetahui permasalahan apa yang sedang terjadi,” ungkap Utut saat memimpin Tim Kunjungan Spesifik Komisi I DPR di Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (5/11/2022), dikutip laman DPR.

Politisi PDI Perjuangan ini mendorong Kominfo untuk melakukan langkah strategis dengan memastikan penggunaan data Rumah Tangga Miskin (RTM) yang tepat dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) serta Lembaga Penyiaran Penyelenggara Multipleksing.

Ia juga menyarankan untuk membuat Hotline khusus untuk menampung keluhan dari masyarakat.

Utut menambahkan, Komisi I DPR RI akan menjadwalkan Rapat Kerja dengan Menkominfo untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait kesinambungan pelaksanaan ASO ke depannya.

Selain itu juga menjadwalkan RDPU dengan Lembaga Penyiar termasuk Lembaga Penyiar Penyelenggara Multipleksing untuk menyampaikan komitmen terkait program ASO.

“Nanti akan kita bawa ke Senayan untuk Rapat dengan Menkominfo dan seluruh stakeholders terkait karena anggarannya ini cukup besar jangan sampai masyarakat ini merasa rugi apalagi siaran TV itu kan hiburan utama bagi masyarakat pedesaan,” tandasnya. (selfi/fajar)