Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid mengatakan bahwa upaya Erick sejalan dengan semangat transparansi. Sebab, dengan sistem ini nantinya masalah keuangan dilaporkan dengan disiplin secara periodik dan di sosialisasi kepada publik.

"Sejak Kementerian BUMN berdiri, sejak reformasi tahun 1998; baru kali ini ada aplikasi laporan keungan terkonsolidasi semua BUMN. Sehingga kita bisa mengakses secara real time memonitor perkembangan keuangan," kata pria yang juga Wakil Ketua Umum PBNU ini, Selasa (6/12).

Nusron berpendapat, akan jauh lebih bagus lagi, jika laporan yang terkonsolidasi itu dilengkapi dengan kondisi keluar masuk barang (stock opname) secara real time juga.

Secara teknis, kata Nusron, bukan hanya keuangan saja yang dikonsolidasi, tapi manajemen barang juga.

"Sebab masalah stock kadang ketahuannya justru baru di belakang hari. Kalau ada laporan terkonsolidasi akan ketahuan dan segera bisa diambil langkah-langkah," ujarnya.

Politisi Golkar itu menambahkan, laporan Kementerian BUMN dapat digunakan untuk kepentingan peningkatan transparansi dan profesionalisme pengelolaan BUMN.

Dalam pandangan Nusron, Sistem laporan keuangan terkonsolidasi, bakal memberikan informasi strategis terkait kontribusi BUMN yang menyeluruh. Sehingga, nantinya informasi keuangan bukan hanya dividen tapi total pencatatan laba.

"Bukan hanya dividen yang merupakan laba yang dibagi, tapi laba di tahan juga penting. Laporan ini juga penting untuk menjaga agar rasio-rasio utang terjaga dalam koridor prudent dan invesment grade," ujarnya.

Atas dasar itulah, DPR sangat mendukung langkah Erick Thohir membuat inovasi laporan keuangan. Dengan demikian, ke depan laporan keuangan BUMN dikuatkan dan dilaporkan secara lebih teratur.

"Penguatan laporan keuangan tersebut bukan hanya untuk BUMN secara individu, tapi portofolio BUMN secara menyeluruh," tukasnya.