JAKARTA, KOMPAS.com - Tingginya suara tidak sah pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Pemilu 2019 dianggap harus menjadi titik tolak perubahan pada Pemilu 2024.

Berdasarkan hasil Pemilu 2019, terdapat 29.710.175 atau 19,02 persen suara tidak sah pada pemilihan calon, jauh lebih tinggi dibandingkan jenis pemilu lainnya.

Baca juga: KPU-Bawaslu Nilai Banyaknya Golput Tergantung Peserta Pemilu

Oleh karena itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menilai, para calon senator perlu lebih masif melakukan kampanye.

"Ini PR (pekerjaan rumah) kita juga. Teman-teman senator kurang 'menjual dirinya' untuk teman-teman di masyarakat," ujar Bagja dalam acara Peluncuran Kanal Pemilu dan Talkshow Nasional, yang digelar Tribunnews di Menara Kompas, Senin (5/12/2022).

"Suara yang disediakan hampir sama seperti suara partai, tetapi yang memilih DPD itu tidak banyak," ujarnya.

Ia memberi contoh, pada Pemilu 2019, dari sekitar 10 juta suara yang bisa didulang untuk pemilihan calon anggota DPD, hanya ada 600-800 ribu suara sah yang diberikan pemilih.

Bagja menganggap, harus ada perbedaan dalam metode kampanye calon anggota DPD jelang Pemilu 2024.

Baca juga: Bawaslu Akui Harus Kreatif Awasi Politik Uang lewat E-wallet

Adapun tahapan pencalonan bakal anggota DPD akan dimulai pada 6 Desember 2022.

Bagja menilai, publik harus diyakinkan bahwa DPD merupakan unsur legislatif yang tidak kalah penting.

Masyarakat dianggap perlu dibuat yakin bahwa DPD memiliki signifikansi dalam kancah politik, tidak hanya diperlukan ketika hendak mengamandemen konstitusi saja.

Jangan sampai, menurut Bagja, ada atau tidak adanya DPD tidak terasa berpengaruh.

"Sekarang teman-teman masyarakat, pemuda, harus tahu DPD ini siapa, dan rekam jejaknya seperti apa," ujar komisioner Bawaslu RI 2 periode itu.

"Dan ini yang kurang menurut saya sebagai pribadi dalam kampanye DPD sehingga surat suara tidak sah atau dianggap golput (lebih dari) 25 juta," jelasnya.