JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra berpandangan tentang sosok seorang pemimpin yang mengabdi kepada rakyatnya.

Dalam pengabdian itu, Partai Gerindra menganalogikan bahwa seorang pemimpin harus berupaya terus menyejahterakan rakyat di situasi apapun.

"Sebagai pemimpin, komitmen itu harus terus ditegakkan. Tetap memakmurkan rakyat meskipun kita tahu besok akan kiamat," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam keterangannya, Sabtu (3/12/2022).

Baca juga: Elektabilitas Prabowo Disebut Turun, Gerindra: Survei Cuma Indikator

Hal itu disampaikan Muzani saat beraudiensi dengan ratusan pegiat UMKM Cibaduyut, di Gedung UPT Cibaduyut, Bandung, Jawa Barat, Sabtu.

Pada kesempatan tersebut, Muzani menyampaikan pentingnya peran UMKM terhadap perekonomian negara.

Saat ini, kata Muzani, jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 65 juta di seluruh daerah.

Angka tersebut dinilai merupakan jumlah yang sangat besar sebagai penopang perekonomian nasional.

Oleh sebab itu, Muzani mengingatkan, pentingnya pemberdayaan UMKM oleh pemimpin bangsa di masa mendatang.

"Menhan Pak Prabowo Subianto mengatakan, memberi penguatan terhadap ekonomi rakyat harus menjadi cara pandang kita semua," katanya.

"Sebab, rakyat adalah tulang punggung negara dan sektor itu tercermin dari UMKM. Karena itu geliat UMKM akan menentukan bagi pertumbuhan perekonomian nasional," tambah dia.

Baca juga: Merespons Survei Litbang Kompas, Gerindra: Puji Jokowi ke Prabowo Bukan Bertujuan Menang Pilpres

Komitmen itu, menurut Muzani, harus menjadi dasar berpikir bagi setiap pemimpin.

Ia mengingatkan agar seorang pemimpin jangan ada maksud mencapai popularitas, hanya untuk sekadar konten viral yang hanya dimaksudkan untuk pencitraan.

Ketulusan dan keikhlasan, tambah Muzani, diperlukan dalam tindakan dan keputusan para pemimpin.

"Kita tidak boleh menodai ketulusan dengan niat yang lain. Karena rakyat dan para pelaku UMKM untuk bisa pulih akibat Covid-19 yang diperlukan adalah sentuhan ketulusan, bukan pencitraan, termasuk UMKM Cibaduyut," katanya.

"Jadi tidak ada kaitannya dengan survei yang rendah atau tinggi, biar rakyat yang menilai," sambung Wakil Ketua MPR itu.