FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Mantan Sekretaris BUMN, M Said Didu mendadak menyinggung Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia soal hak pengelolaan lahan IKN (Ibukota Negara).

Sebagaimana diketahui, pemerintah memiliki rencana memberikan hak pengelolaan lahan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) sampai dengan 180 tahun ke investor.

Bahlil mengatakan, itu merupakan strategi pemanis (sweetener) agar investor mau masuk ke IKN. Karenanya, insentif tersebut hanya berlaku khusus bagi investor yang akan masuk ke proyek di IKN Nusantara.

Dalam Rapimnas Kadin pada Jumat (02/12/2022) kemarin. Bahlil harus ada sesuatu yang menarik ditawarkan kepada investor.

"Ini bukan soal ngemis atau tidak ngemis. Nah yang menjadi salah satu yang menarik adalah sweetener yang mungkin terkait dengan jangka waktu kepemilikan lahan," ujar Bahlil.

Menanggapi hal tersebut, Said Didu memberi cap bahwa cara kerja Bahlil dan kawanannya, tidak jauh dari cara kerja boneka oligarki.

"Beginilah kerja boneka oligarki. Yang dipikirkan selalu kepentingan pengusaha. Bukan kepentingan rakyat dan negara," tandas Said Didu, dikutip dari unggahan twitternya, @msaid_didu (05/12/2022).

(Muhsin/fajar)