Relawan Jokowi hingga kini masih ada dan aktif melakukan berbagai aksi dan kegiatan. Bahkan, mereka sempat membuat acara besar-besaran belum lama ini di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) yang dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Akan tetapi, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi, Kunto Adi Wibowo, mempermasalahkan keberadaan relawan Jokowi tersebut. Menurutnya, relawan Jokowi seharusnya sudah membubarkan diri ketika Jokowi telah memenangkan pilpres dan pemilu telah berakhir.

Baca Juga: Jokowi Puji Prabowo, Begini Respons PKB

"Problemnya adalah biasanya relawan-relawan ini bubar setelah pemilu. Karena terpilih atau kalah, ya selesai. Di Indonesia problemnya ini, (keberadaan) relawan (adalah) baru. Tapi kemudian relawan ini tidak membubarkan diri. Harusnya relawan ini ya udah selesai," kata Kunto Adi dalam acara diskusi bertajuk "Menelisik Zona Nyaman Jokowi" di Jakarta, Minggu (4/12).

Pengamat Politik Universitas Padjajaran ini pun menduga keberadaan relawan ini memberikan zona nyaman bagi Jokowi. Ia mengatakan, ada simbiosis mutualisme yang tercipta dari keberadaan para relawan hingga saat ini.

"Makanya kami bilang zona nyaman, jangan-jangan ada simbiosis mutualisme di sini. Pak Jokowi merasa dinyamankan oleh relawan karena relawan tetap ada, yang seharusnya ga ada," ujarnya.

Lebih lanjut, Kunto Adi kemudian mempertanyakan terkait kepemimpinan publik yang dimiliki Jokowi. Sebab, sebagai seorang negarawan seharusnya lebih menjunjung tinggi nilai-nilai yang mengutamakan publik. Jokowi, kata dia, memiliki peluang untuk menjadi seorang negarawan. Sebab, seorang negarawan lahir karena adanya berbagai krisis.

Namun sayangnya, menurut dia, berbagai tindakan dan kebijakan yang diputuskan oleh Jokowi justru bertentangan dengan publik. Ia mencontohkan saat terjadinya pandemi Covid-19 dan juga berbagai krisis lainnya, Jokowi justru fokus pada hal-hal yang tidak melayani kepentingan publik seperti lebih mengutamakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"IKN itu survei Kedai Kopi sebelum UU (IKN) terbit, 60 persen lebih itu menolak IKN. Interest public bilang kita ga butuh IKN, tapi Jokowi justru mendorong IKN," ucap dia.

Selain IKN, juga ada pengesahan UU Omnibus Law yang turut mendapatkan banyak tentangan dari publik, dll. Kunto Adi menilai, Jokowi seharusnya lebih memberikan perhatiannya kepada hal-hal yang menjadi kepentingan publik.

Baca Juga: Ada Spanduk 3 Periode di Acara GBK, Sukarelawan Jokowi Kasih Peringatan: Jangan Emosional...

"Menurut saya seakan-akan Pak Jokowi ini ingin dinilai negarawan, punya legacy, tapi akhirnya dia memilih legacy-legacy yang sifatnya bangunan monumen besar, tapi tidak melayani interest public yang besar yang keseluruhan atau yang umum," ujar Kunto Adi.

Kunto Adi juga berpendapat, seharusnya Jokowi bisa keluar dari zona nyamannya saat ini. Kepemimpinan Jokowi saat ini, lanjutnya, menjadi catatan penting dalam memilih pemimpin berikutnya di 2024.

Baca Juga: Bahas Kenaikan UMP Jateng, Ganjar Pranowo ke Serikat Buruh Jepara: Kita Bubar, Saya Juga Bisa Tegas

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Editor: Puri Mei Setyaningrum