Samrut Lellolsima | Minggu, 04/12/2022 15:10 WIB

Ilustrasi Capres. (Sindo News)

Jakarta, Jurnas.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk berhenti mengendorse calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024. Jokowi dinilai tidak etis apabila terus mempromosikan salah satu kontestan ajang pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

"Demokrat juga meminta Presiden Jokowi berhenti mengendorse capres dan cawapres, selain tidak etis, itu juga berpotensi besar mencederai demokrasi," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, Minggu (4/12).

Jokowi, lanjut dia, seharusnya membiarkan proses demokrasi berjalan alamiah. Dia mendesak Jokowi menjaga legacy demokrasi yang selama ini berjalan tidak baik.

"Biarkan proses politik berjalan secara alamiah agar Pak Jokowi memiliki legacy demokrasi yang baik yang selama ini tercatat mengalami kemunduran," katanya.

Jokowi sebaiknya belajar dari Presiden sebelumnya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, SBY dipenghujung masa jabatannya tetap memastikan demokrasi terjaga dan pemilu berlangsung demokratis.

"Tak ada pengkondisian pembentukan koalisi, pasangan capres dan cawapres maupun hasil pemilu agar Pak Jokowi bisa husnul khotimah dan tak mengidap post power sindrom setelah tak lagi berkuasa nanti," demikian Kamhar Lakumani.

Presiden Jokowi memang beberapa kali memberi kode dukungan terhadap sosok yang digadang-gadang maju sebagai capres. Namun, Jokowi tak menyebut secara langsung sosok yang benar-benar diinginkan melanjutkan tongkat kepemimpinannya.