FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono telah menuntaskan fit and proper test serta verifikasi faktual calon panglima TNI. Sabtu (3/12) malam Yudo menyampaikan bahwa ada beberapa masukan dari Komisi I DPR. ”Yang jelas Laut China Selatan, kemudian Papua, kesejahteraan prajurit, netralitas TNI, dan banyak lagi,” ungkapnya kepada awak media.

Soal netralitas TNI dalam Pemilu 2024 yang menjadi sorotan, Yudo memastikan seluruh prajurit TNI tetap netral. Tidak akan memihak partai politik (parpol) dan calon pemimpin tertentu.

Menurut Yudo, prinsip netralitas itu telah disosialisasikan kepada seluruh prajurit. ”Kita tetap netral di dalam Pemilu 2024 nanti,” tegasnya.

Di luar netralitas TNI, Yudo menambahkan, dirinya akan meneruskan program Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dan mengevaluasi beberapa hal bersama jajarannya. ”Tentunya akan kami evaluasi bersama juga dengan kepala staf angkatan,” imbuhnya.

Yudo menegaskan, dirinya tidak mungkin bekerja sendiri. Sehingga harus ada kerja sama dengan kepala staf angkatan dan instansi lainnya. Termasuk kerja sama dengan Polri. Di era kepemimpinannya, Yudo ingin personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI semakin baik. Terutama kesiapan maupun profesionalitas personelnya.

”Nanti Kogabwilhan I, II, dan (III) akan saya berdayakan. Baik operasional maupun latihan-latihan nantinya akan menjadi latihan gabungan. Di wilayah barat, tengah, maupun wilayah timur dipimpin oleh Pangkogabwilhan,” bebernya.

Menurut Yudo, hal itu penting untuk menjaga dan memastikan kesiapsiagaan personel dan alutsista tiga matra TNI. ”Juga bagaimana interoperabilitas antara kekuatan laut, darat, dan udara yang dipimpin nantinya oleh Pangkogabwilhan,” jelas mantan panglima Komando Armada (Koarmada) I tersebut.

Yudo juga menegaskan bahwa reformasi birokrasi di tubuh TNI akan terus berjalan. Dia tidak akan segan menindak personel yang melanggar aturan. Pria kelahiran Madiun tersebut ingin langkah-langkah positif yang sudah diambil Jenderal Andika tetap berlanjut. ”Kami juga memastikan transparansi dalam penegakan hukum,” tegasnya. Pelanggaran hukum pidana oleh personel TNI, lanjut dia, akan diproses di ranah pidana. Sedangkan pelanggaran disiplin akan diproses dengan aturan yang berlaku.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Dave Laksono menyatakan, hasil fit and proper test Yudo sudah diserahkan kepada pimpinan DPR. Menurut dia, sangat mungkin DPR akan melaksanakan rapat paripurna terkait penetapan Yudo sebagai panglima TNI pada Selasa (6/12) pekan depan. ”Lalu dari pimpinan DPR langsung dikirim ke Istana untuk dijadwalkan pelantikan. Kapan pelantikannya, tergantung presiden,” jelasnya.

Di sisi lain, pengamat militer dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia Beni Sukadis menilai, narasi terkait netralitas TNI yang disampaikan Yudo merupakan upaya untuk meyakinkan publik bahwa TNI memang tidak berpolitik. ”Apalagi, prinsip netralitas itu sebenarnya sudah tertuang dalam UU TNI,” kata Beni kepada Jawa Pos.

Namun, berkaca pada Pilpres 2019 lalu, di mana Letjen (pur) TNI Prabowo Subianto cenderung mendapat banyak suara di beberapa kompleks militer, netralitas TNI memang perlu menjadi catatan. Meski, secara kasatmata TNI tidak memihak Prabowo pada saat itu. ”Tapi, kalau melihat secara empiris, netralitas TNI sebenarnya sudah terlaksana dengan baik,” imbuhnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, sesuai instruksi Presiden Jokowi, TNI dan Polri akan menjaga soliditas. ”Keluarga Polri mendoakan perjalanan beliau menjadi panglima TNI lancar,” ucapnya.

Hubungan antara TNI dan Polri akan semakin solid dengan KSAL yang akan menjadi panglima TNI. Pasalnya, diketahui secara umum bahwa istri KSAL merupakan anggota polisi wanita (polwan), yakni AKBP Veronica Yulis Priharyati. Dengan begitu, terdapat ibu panglima TNI di tengah-tengah Korps Bhayangkara.

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengakui kondisi tersebut sangat unik untuk Polri. ”Ibu panglima TNI itu polwan tentunya beda rasanya,” jelasnya. Menurut dia, selama ini soliditas TNI dan Polri sudah baik. Dengan ditambah adanya ibu panglima TNI di Polri, tentunya akan semakin menambah sinergisitas kedua institusi. ’’Keluarga besar panglima TNI itu sekaligus keluarga besar Polri,” tuturnya.

Kompolnas optimistis kondisi itu akan membuat soliditas dalam memberikan keamanan terhadap rakyat Indonesia berada di level yang berbeda. ”Kedekatan ini sangat baik,” paparnya. (jawapos)