FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik dari UIN Alauddin Makassar, Jalaluddin B mengapresiasi keberpihakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap wilayah Indonesia timur yang sejak dulu tidak begitu diperhatikan. Padahal, sumber kekayaan Indonesia sebagian besar ada di wilayah timur.

Pergeseran investasi dari wilayah barat ke timur bukanlah sesuatu yang mengagetkan, karena sumber daya alam di timur Indonesia sangat melimpah, namun belum dikelola secara baik. Dengan meratanya pembangunan infrastruktur, Indonesia Timur mulai dilirik oleh investor, baik investor domestik maupun asing.

“Pada dasarnya investasi yang diberikan ke wilayah timur itu niatnya baik dan positif. Paling tidak telah timbul kesadaran ekualitas dari pemerintah saat ini terhadap Barat dan Timur yang dulu sangat mustahil didapatkan,” kata Jalaluddin B saat dihubungi, Minggu (4/12).

Dikatakan akademisi UIN Alauddin Makassar itu, niat baik Pemerintah dalam pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia perlu diapresiasi, meski pemerataan tersebut baru dimulai sekarang. Namun, Jalaluddin B berharap sistem pemerataan dan pembangunan infrastruktur harus berkeadilan, yakni dinikmati oleh masyarakat kelas bawah juga.

“Saya melihat niat dan upaya untuk meratakan pembangunan itu perlu diapresiasi walaupun dirasa sangat telat. Namun, perlu diingat prinsip pembangunan itu adalah mengubah sudut pandang si miskin, agar bisa bergerak seperti si kaya dan pada akhirnya memiliki kesempatan yang sama untuk memeroleh kesejahteraan yang sama,” ujarnya.

“Tepatnya, pemerintah lewat kebijakan pembangunannya mencoba melakukan pemerataan infrastruktur ke semua daerah yang ada di Indonesia,” sambungnya.

Menurut Jalaluddin B, pemerataan infrastruktur ini terus ditingkat lagi karena sebagian wilayah timur belum tersentuh pembangunan. Namun, keberpihakan dan perhatian Pemerintah tidak semata-mata pada infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat atas, tetapi juga bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawa.

“Saya melihat apa yang sudah dilakukan pemerintah perlu ditingkatkan. Jika tidak, bisa dipertahankan tapi sekali lagi kebijakan itu harus sensitif terhadap kepentingan rakyat kecil bukan semata orang elit,” ucapnya.

Salah satu contoh keberpihakan kepada masyarakat ekonomi atas atas adalah jalan tol, dimana jalan tersebut sebagian besar dinikmati oleh para pemilik mobil. Untuk itu, keberpihakan pemerintah harus ditunjukkan dengan memberikan fasilitas bagi masyarakat kecil berjualan di area jalan tol, bukan sepenuhnya kepada pebisnis besar seperti Indomaret dan Alfamart.

“Misalnya jalan tol, umumnya kan itu digunakan untuk mereka yang punya kemampuan ekonomi ke atas. Saya kira pemerintah perlu menghidupkan ekonomi. Menghidupkan ekonomi kecil,” jelasnya.

“Misalnya, berani tidak pemerintah memfasilitasi pedagang kecil di jalan tol yang selama ini dikuasai oleh mini market seperti Indomaret dan Alfamart,” tambahnya.

Terkait dengan tingginya pertumbuhan investasi di luar pulau Jawa, Jalaluddin berharap hasil dari investasi tersebut ikut dinikmati oleh masyarakat kecil, bukan sekedar menguntungkan investor dan pihak-pihak tertentu.

“Singkatnya, pertumbuhan investasi wajib dinikmati juga orang keci,” jelasnya.

Jalaluddin pun berharap, dengan masifnya pembangunan infrastruktur dan tingginya investasi di wilayah timur Indonesia ini membawa kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Oleh sebab itu, perlu ada ketegasan dalam kebijakan Pemerintah agar rakyat kecil ikut menikmati hasil dari investasi tersebut.

“Apakah ada aturan yang mampu memberi jaminan kepada rakyat kecil untuk bisa menikmati pertumbuhan investasi tersebut. Maka Pemerintah perlu memperhatikan hal itu,” tutupnya.