FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Menghadapi momen perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru), Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meninjau kesiapan infrastruktur dan transportasi Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Provinsi Sulawesi Selatan.

Diperkirakan volume mobilitas masyarakat akan menyentuh angka 60,6 juta atau sebanyak 22,4 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Anggota Komisi V DPR, Hamka B Kady menilai kesiapan infrastruktur maupun aspek pendukung lainnya telah memiliki kesiapan yang baik menjelang Natal 2022 dan tahun baru 2023.

Baik di sektor transportasi darat, udara, maupun laut.

Menurutnya, persiapan yang dilakukan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sebagai salah satu fasilitas transportasi udara dalam mengantisipasi lonjakan penumpang sudah dilakukan dengan baik.

Namun Hamka memberi catatan prihal kewaspadaan terhadap kondisi iklim dimana di setiap akhir tahun, cuaca ekstrim kerap melanda.

"Perlu diwaspadai cuaca ekstrim. Masyarakat harus pandai membaca situasi iklim. Rujukannya tentu adalah BMKG," tuturnya usai melakukan pertemuan dengan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V, Kepala Kantor AirNav Indonesia, Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, PT Angkasa Pura, PT AP Aviasi & GMR, PT Pelindo, PT Pelni, PT ASDP, BMKG dan Basarnas beserta jajaran, Jumat (2/12/2022).

Untuk itu, pihaknya mengimbau agar Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dapat terus berkomunikasi dengan stakeholder terkait dan memberikan informasi-informasi secara berkala mengenai prakiraan cuaca kepada masyarakat.

Lebih lanjut Politisi senior Golkar asal Sulawesi Selatan itu mencatat perlu adanya peningkatan dari segi layanan dan tiketing baik di perhubungan udara, laut maupun darat.

Ia mengingatkan pemerintah dan lembaga terkait agar memastikan tidak adanya permainan harga tiket

Termasuk di dalamnya soal kelaikan transportasi udara, laut, dan darat. Hamka mendorong seluruh stakeholder terkait memberi perhatian khusus soal keamanan dan kenyamanan.

"Harus dicek benar-benar soal kelaikan ini. Layak jalan untuk darat, layak terbang, dan layak berlayar. Jangan sampai ada aturan main, prosedur atau SOP yang dilangkahi apalagi dilanggar karena akibatnya akan fatal," tegasnya.

Oleh karena itu, stakeholder terkait termasuk TNI/Polri harus memastikan prosedur ini berjalan dengan baik. Jangan sampai ada hal-hal yang dianggap remeh lalu dilangkahi sehingga menyebabkan kefatalan.

Karena output yang ingin dicapai dari semua adalah keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Sehingga aspek pelayanan harus maksimal dijaga.

"Berdasarkan laporan yang kami terima semua sudah siap, sudah baik berjalan sesuai prosedur," ungkapnya. (dra/fajar)