PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Kemanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 akan digelar sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Dia menegaskan bahwa gelaran pesta demokrasi itu tidak dapat dimundurkan, karena tahapannya telah resmi ditetapkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD dalam acara Kompas100 CEO Forum yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 2 Desember 2022.

"Proses pemilu atau tahapan-tahapan sudah mulai dan tak bisa mundur," ucapnya.

"Karena secara yuridis itu tak bisa mundur lagi, sudah ditentukan bulan apa, tanggal berapa, sudah ditentukan itu setiap tahapan harus selesai," kata Mahfud MD menambahkan.

Pada kesempatan yang sama, dia juga memastikan seluruh stakeholder terkait akan menyediakan seluruh kebutuhan atau anggaran Pemilu 2024.

Mahfud MD menuturkan bahwa pemerintah menginginkan agar gelaran Pemilu 2024 berjalan lancar.

Baca Juga: Cegah Lonjakan Covid-19 Jelang Libur Nataru, Pemerintah Genjot Cangkupan Vaksinasi

"Kita sudah berdiskusi di internal pemerintah dengan Bu Sri Mulyani, dengan KPU dan seterusnya, tentu Pemilu itu jalan sesuai tahapan-tahapannya dan anggaran disediakan," tuturnya.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan perangkat hukum yang masih jadi pekerjaan rumah, mengingat adanya empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dan Ibu Kota Negara (IKN).

Menurut Mahfud MD, semula, semua pihak sepakat untuk menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Sehingga tak akan diundurkan, tak akan dimajukan, dan tak akan ubah presidential threshold, sehingga waktu itu kita tidak akan berubah," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah mengatakan bahwa persiapan pemilu harus dilakukan melalui kapasitas teknis dan memperbaiki kekurangan hingga menyelesaikan masalah yang ada.

"Momentum waktu (persiapan pemilu) yang masih tersisa harus dimanfaatkan sebaiknya untuk meningkatkan kapasitas teknis persiapan pemilu, memperbaiki kekurangan dan masalah yang harus harus diselesaikan, mengatasi kendala dan kekurangan yang ada. Untuk itu ada beberapa hal ingin saya tekankan," tuturnya, Jumat, 2 Desember 2022.

Baca Juga: Mantan Menteri ATR/BPN Ferry Mursyidan Baldan Meninggal Dunia, Pihak Keluarga Tolak Dilakukan Autopsi

Jokowi pun menuturkan lima poin arahan ke KPU menjelang Pemilu 2024, antara lain:

1. Pengaturan teknis

Orang nomor satu di Indonesia itu meminta seluruh tahapan pemilu mempunyai pengaturan teknis yang jelas. Menurut Jokowi, hal-hal teknis tersebut juga dapat berpeluang menjadi politis.

"Ini penting untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai persoalan yang akan muncul," ujarnya.

2. Sarana dan prasarana logistik

Jokowi meminta agar KPU dapat memastikan sarana dan prasarana logistik untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang.

Menurutnya, hal sekecil apapun dapat menimbulkan keributan jika tidak dipersiapkan.

"Rencanakan dan lakukan pengadaan tepat jumlah dan tepat waktu. Jangan sampai ketidaksiapan menyebabkan keributan di lapangan. Hal kecil kalau tidak detail bisa menjadi keributan di lapangan. Selain itu juga penting melakukan efisiensi dan transparansi," ucapnya.

Baca Juga: Tuai Pro Kontra, Kenaikan UMP Jakarta 2023 bagi Buruh Dinilai Tidak Sesuai

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jokowi menyebutkan bahwa penguatan SDM KPU juga menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di semua tingkat.

"Bekali keterampilan dan kemampuan SDM yang diperlukan agar seluruh perangkat mampu bertugas dengan baik. Harus menyadari tugas penting mengawal pesta demokrasi, dengan menunjukkan kredibilitas dan kemampuan terbaik bagi masa depan bangsa dan negara," katanya.

4. Efisien

Jokowi mengingatkan kembali bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 nantinya itu akan berlangsung di tengah situasi ekonomi global yang tidak pasti. KPU pun turut diminta bekerja efisien untuk memanfaatkan anggaran dengan mengedepankan skala prioritas.

5. Pendidikan politik

Jokowi meminta adanya penguatan pendidikan politik bagi kontestan pemilu dan masyarakat.

"Semua harus mendorong kampanye berkualitas yang menyehatkan demokrasi, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, mengedepankan politik adu ide dan gagasan bukan politik adu domba," tuturnya. ***