Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah pusat dan daerah memaksimalkan koordinasi pemberian bantuan sosial (bansos) untuk korban bencana. Lembaga Antikorupsi itu tidak mau timbul ketidakadilan dalam pemberian bantuan.
 
"Jangan sampai bansos, baik karena covid, bencana, dan lain-lain menimbalkan ketidakadilan, sehingga timbulkan diadang, kemudian dihambat karena merasa dirinya dilewati, juga merasa korban tapi tidak diberi malah menjangkau yang lain," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam telekonferensi yang dikutip pada Minggu, 4 Desember 2022.
 
Ghufron mengatakan skema pemberian bansos harus dipikirkan matang. Jangan sampai ada korban bencana yang merasa tidak dipedulikan pemerintah.

-?

- - - -
Pemerintah juga diharap tidak menyamakan pemberian bantuan di tiap daerah. Wilayah yang terdampak parah mesti diberikan perhatian ekstra.
 
"Perlu kemudian model bubur panas, jadi yang paling dekat dulu untuk menjangkau (bantuan), yang paling parah itu, supaya tidak timbulkan kekacauan," ucap Ghufron,
 
Pemerintah pusat maupun daerah juga diminta memastikan validasi data untuk pemberian bantuan ke korban bencana. Latar belakang korban dibutuhkan untuk mengetahui kebutuhan.
 
"Korban siapa, menderiuta apa saja, butuh bantuan apa saja, itu kemudian setelah itu baru kelola," ujar Ghufron.
 
Pengelolaan bantuan swadaya juga perlu dilakukan. Jangan sampai, bantuan dari masyarakat hanya dinikmati segelintir kelompok.
 
"Ini perlu kemudian baik dikelola maupun sendiri perlu tetap dikooordinasikan," tutur Ghufron.
 

(ADN)