K.H. Ma’ruf Amin meresmikan Pembukaan Muktamar ke-XV Pondok Pesantren As’adiyah tahun 2022 di Lapangan Merdeka Sengkang, Jalan Masjid Raya, Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Sabtu (3/12/2022).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, salah satu langkah yang dapat dilakukan pesantren dalam pemberdayaan masyarakat adalah dengan penguasan teknologi dan program _one pesantren one product_ (satu pesantren, satu produk).

RAKYATKU.COM -- Selain menjadi pusat pendidikan dan dakwah, pondok pesantren juga memiliki fungsi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa dengan persebaran pesantren yang luas hingga ke seluruh Indonesia, fungsi pemberdayaan ini harus semakin ditingkatkan, salah satunya di Provinsi Sulawesi Selatan.

“Satu fungsi yang dilaksanakan, pesantren menjadi pusat pemberdayaan masyarakat dalam rangka kemandirian umat supaya tidak menjadi beban, tapi memberikan kontribusi supaya umat ini menjalankan perintah Allah. Dia yang menjadikan kamu dari bumi, untuk memakmurkan bumi,” tutur K.H. Ma’ruf Amin saat meresmikan Pembukaan Muktamar ke-XV Pondok Pesantren As’adiyah tahun 2022 di Lapangan Merdeka Sengkang, Jalan Masjid Raya, Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Sabtu (3/12/2022).

Baca Juga : Di-launching Menhub Budi, Yuk Naik Kereta Api Nikmati Keindahan Wisata Alam Maros - Pangkep - Barru

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, salah satu langkah yang dapat dilakukan pesantren dalam pemberdayaan masyarakat adalah dengan penguasan teknologi dan program _one pesantren one product_ (satu pesantren, satu produk).

“Benar kata Pak Gubernur, harus ada _sharing_ teknologi. Saya minta Pak Gubernur di Sulawesi Selatan, seluruh pesantren ini digerakkan supaya menjadi [pusat] pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kita sudah mendorong minimal yaitu dengan istilah OPOP, _one pesantren, one product_,” papar Wapres.

Pada kesempatan yang sama, Wapres juga menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat termasuk ke dalam tujuan syariat Islam. Sebab, hal tersebut merupakan bagian dari menjaga negara. Apabila masyarakatnya berdaya, maka negara juga akan makmur.

Baca Juga : Gubernur Sulsel Sambut Kunjungan Wapres Ma'ruf Amin

“Membela negara dan menjaga seluruh harta kekayaan Indonesia, ini semua untuk rakyat, ini bagian dari _hifdzun nafs_ (menjaga negara),” imbuh Wapres.

Menutup sambutannya, Wapres menyampaikan apresiasinya atas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintah di Sulawesi Selatan dalam mengakselerasi pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di daerahnya.

“Saya senang bahwa kita di Indonesia, ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu upaya kita di dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia, dan kita sydah bertekad Indonesia harus menjadi pusat produsen halal terbesar di dunia tahun 2024,” pungkasnya.

Baca Juga : Rute Makassar - Bone Cukup 30 Menit Melalui Jalur Udara

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi S. Sulaiman melaporkan program-program yang telah terimplementasi dengan baik di provinsinya dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Mulai dari peningkatan UMKM hingga penambahan pemberian sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Ia berharap, ke depan, dengan dukungan pemerintah pusat, upaya pemberdayaan masyarakat di Sulawesi Selatan dapat lebih ditingkatkan lagi.

“Kami tentu memohon arahan kepada Bapak Wakil Presiden dan juga tentu petunjuk sekiranya ada hal-hal yang harus ditindaklanjuti,” ungkap Andi Sudirman.

Baca Juga : Berkat Bantuan Keuangan Dari Pemprov, Bandara Arung Palakka Kembali Beroperasi

Hadir dalam acara ini diantaranya, Bupati Wajo Amran Machmud, Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar, Ketua Umum Pengurus Pusat Pondok Pesantren As’Adiyah Muhammad Sagena, dan para peserta Muktamar ke-XV Pondok Pesantren As’adiyah Tahun 2022.

Sementara Wapres didampingi oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi S. Sulaiman, Pangdam XVI/Hasanuddin Totok Imam Santoso, Kapolda Sulawesi Selatan Nana Sujana, dan Kepala BAZNAS Republik Indonesia Noor Achmad.

Sumber: BPMI – Setwapres