Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengkritik kehadiran Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dalam acara Relawan Jokowi

Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI seharusnya fokus untuk mengurus pemerintahan yang hanya satu tahun.

Mengutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, PKS menilai kehadiran Heru Budi perlu dikritisi, termasuk oleh masyarakat yang bisa menegurnya melalui media sosial.

Menurutnya, hal itu supaya mengembalikan mereka ke jalan yang lurus, seperti mendorong transparansi anggaran.

Baca Juga: DPR Sebut Revisi UU IKN untuk Lebih Sempurna, Tepat Waktu Pengerjaan dan Mudahkan Pengumpulan Dana

Lebih lanjut, Mardani kembali menegaskan bahwa Plt kepala daerah tidak terikat kontrak kerja, tetapi lebih kepada program. Bahkan, perlu ada terobosan yang dihadirkan agar transparansi di daerah-daerah terlaksana dan alokasi bisa tepat sasaran.

Mardani mengatakan alokasi anggaran setiap kelurahan atau kecamatan harus dipaparkan sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan laporan secara gamblang tentang alokasi anggaran, tetapi sekaligus bisa mengawasi.

"Plt ketika bekerja berbasis profesionalitas, integritas, bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat," kata Mardani pada Selasa (29/11/2022).

"Saya lagi mendorong plt-plt ini, karena waktunya cuma setahun, enak sebetulnya tahun ini APBD DKI, katakan, walaupun saya agak tidak nyaman ketika Pak Heru itu datang ke acara apa tuh kemarin tuh yang di GBK," lanjutnya Mardani.

Mardani menilai, seharusnya seorang Plt kepala daerah tidak boleh ikut-ikut acara relawan. Ia menekankan kejadian itu menjadi catatan nanti jika ada kepala-kepala daerah yang mulai politik praktis.

Baca Juga: Jokowi Disebut Punya Bakat Pendendam, Eks Elite Projo Heran Anies Terus Jadi Sasaran: Salahnya Apa?

"Mestinya tidak boleh yang kayak gitu ikut-ikutan itu tidak boleh, iya itu sesuatu yang menciderai, itu catatan besar nanti," lanjutnya.

Acara relawan yang digelar di GBK itu menuai beragam kontroversi. Pertama, penggunaan GBK yang tadinya oleh pemerintah dilarang karena harus steril untuk persiapa Piala Dunia U-20.

Selain itu, pidato Presiden Jokowi yang dinilai memberi kode-kode, seperti rambut putih atau berkerut yang disinyalir sebagai kriteria capres 2024. Lalu, percakapan menggunakan kata 'tempur' Kepala BP2MI dan Presiden Jokowi.