Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi VI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 3,2 triliun. PMN ini untuk dukungan penyelesaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Rapat dihadiri oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China Dwiyana Slamet Riyadi, Rabu (23/11/2022).

"Komisi IV DPR RI menyetujui tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2022 kepada PT KAI (Persero) sebesar Rp 3,2 triliun yang berasal dari cadangan investasi APBN tahun 2022, dalam rangka pemenuhan permodalan porsi Indonesia atas cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung," kata Ketua Komisi VI Aria Bima saat membacakan kesimpulan rapat.

-

-

Komisi IV DPR RI juga meminta Kementerian BUMN untuk memastikan tambahan PMN 2022 ini bisa menyelesaikan proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung tepat waktu yakni Juni 2023 dan tidak menimbulkan cost overrun lagi.

Setelah mendapat persetujuan dari Komisi VI DPR RI, nantinya masih dibutuhkan persetujuan dari Komisi XI supaya PMN bisa cair di tahun 2022 ini.

Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), saat ini masih dalam proses pembahasan kembali dengan parlemen.

"Proses pencairan PMN untuk PT KAI dalam rangka penyelesaian KCJB masih akan dibahas kembali bersama Komisi XI DPR dan pihak-pihak terkait sebelum dilakukan pencairan," kata Direktur Hukum dan Humas DJKN Kemenkeu Tri Wahyuningsih kepada CNBC Indonesia, Kamis (17/11/2022).

Sebelumnya proyek kereta peluru mengalami pembengkakan biaya menjadi US$ 1,449 triliun atau setara Rp 21,74 triliun dari hasil Audit BPKP. Sehingga total biaya proyek bertambah menjadi US$ 7,5 miliar atau setara Rp 112,5 triliun (asumsi Rp 15.000/US$).

Skema yang disepakati pihak Indonesia dan China 25% ekuitas dan 75% pinjaman.

Dari porsi ekuitas konsorsium Indonesia dibayar melalui PMN 2022 kepada PT KAI (Persero) sebesar Rp 3,2 triliun karena memiliki porsi sebesar 60% dalam konsorsium, sedangkan porsi konsorsium China sebesar Rp 2,14 triliun dengan kepemilikan 40%.

Nantinya 75% atau setara Rp 16 triliun akan dipenuhi melalui pinjaman dari Asian Development Bank, yang juga diharapkan dapat cair pada Desember ini.

[-]

-

Proyek Kereta Cepat JKT-BDG Bengkak, RI Mau Cari Pinjaman
(dce)