Jakarta, CNBC Indonesia - Tingginya angka backlog perumahan di Indonesia diikuti oleh banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah atau di bawah UMP dan bekerja di sektor informal. Hal ini pun meningkatkan tantangan dalam kepemilikan rumah dari sisi finansial.

Direktur Consumer & Commercial Lending PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BTN) Hirwandi Gafar mengatakan, ada beberapa tantangan yang harus dicermati agar masyarakat di berpenghasilan rendah dan sektor informal bisa memiliki rumah. Pertama, dari sisi keterjangkauan pembayaran atau membeli. Kedua, ada potensi bagi bank risiko kredit lebih tinggi dari pada sektor formal.

"Ketiga, lebih kepada ketepatan sasaran dan aksesibilitas program. Keempat, keberlanjutan program perumahan mereka. Dari sisi affordability, kita tahu sektor informal penghasilannya sangat fluktuatif dan tidak ada catatan. Tentu ini jadi suatu tantangan bagi bank menilai kemampuan dia," kata Hirwandi dalam webinar "Ekosistem Pembiayaan Perumahan untuk mewujudkan Pembiayaan Perumahan yang Terjangkau dan Berkelanjutan", Rabu (23/11/2022).

-

-

Dia menambahkan dari sisi risiko kredit, pihak bank biasanya melihat keberlanjutan dan kemampuan setiap bulannya. Karakteristik dari penghasilan pun akan menjadi pertimbangan, baik yang sifatnya penghasilan harian, mingguan, maupun bulanan.

"Jadi semua disesuaikan. Jadi dia (calon debitur) menabung dari awal sehingga kita bisa lihat trace kemampuan dia mengangsur kewajiban kredit," ujarnya.

Sementara dari sisi ketepatan sasaran, saat ini belum ada basis data yang jelas di setiap sektor informal. Menurutnya, jika ada pendataan yang utuh, maka bank bisa lebih mudah memberikan skema kepemilikan rumah yang tepat.

"Bisa jadi sektor informal menurut penilaian bank masuk MBR misalnya, tapi suatu ketika diaudit ini melebihi MBR. Ini jadi problem sendiri, tetapi sudah ada pendataan rekomendasinya bisa lebih baik," ujarnya.

[-]

-

Bos Properti Bingung, Kenaikan Harga Rumah Subsidi 'Gantung'
(rah/rah)