tirto.id - Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyelisik motif pemerintah daerah (pemda) mencabut izin pemakaian tempat untuk kegiatan safari politik calon presiden Anies Baswedan.

Partai koalisi mendapat informasi bahwa izin pemakaian tempat safari politik Anies dicabut oleh Pemda Aceh hingga Pekanbaru, Riau.

"Ini mesti diperjelas apakah pencabutan izin atau tidak diberikan izin, karena ini konteksnya berbeda. Karena pencabutan izin artinya sebelumnya telah diterbitkan izin kemudian dicabut," kata Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani saat dihubungi awak media pada Kamis (1/12/2022).

Kamhar berharap pihak pemda yang mencabut izin safari politik Anies dapat memberikan keterangan terbuka. Hal itu diharapkan agar tidak menjadi pro-kontra di masyarakat. "Ini harus menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas," terangnya.

Dirinya mengingatkan kepada pihak pemda agar berhati-hati dalam memberi kebijakan pencabutan izin. Karena kebijakan itu berpotensi menjadi tuduhan berupa manuver politik.

"Kita berbaik sangka semoga tak ada manuver politik, apalagi pemda memang semestinya tak berpolitik dan memfasilitasi semua," terangnya.

Sementara itu, Juru Bicara PKS Muhammad Kholid menyayangkan adanya pencabutan izin pemakaian tempat safari politik Anies Baswedan. Menurutnya Anies memiliki hak untuk mengekspresikan diri dalam proses berpolitik.

"Adalah hak politik warga dan relawan untuk memberikan dukungan kepada Pak Anies. Karena itu adalah ekspresi demokrasi yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang," jelas Kholid.

Wakil Ketua Partai Nasdem, Ahmad Ali mengungkapkan bahwa safari politik calon presiden Anies Baswedan ke sejumlah provinsi di Indonesia terancam batal. Menurutnya ada pihak yang mempermasalahkan agenda tersebut sehingga menuntut pemda untuk tidak memberikan izin pemakaian tempat.

Di antara Pemda yang mencabut izin penyelenggaraan acara safari politik Anies Baswedan ada di Aceh. Ali tidak mendapat konfirmasi pencabutan izin acara yang rencananya akan digelar pada 2-3 Desember 2022.

"Tentunya ini sangat kita sesalkan karena kebebasan untuk berkumpul itu hak warga negara. Kita berharap pencabutan itu bukan karena ada alasan atau motif politik," kata Ali saat dihubungi awak media pada Rabu (30/11/2022).

Di sisi lain, Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya menyebut hal serupa terjadi saat safari politik Anies di Tasikmalaya dan Ciamis. Pihak pemda hendak melarang acara namun tetap dilangsungkan oleh pihak panitia.

"Ada sejumlah pihak yang meminta pemda menghentikan acara. Siapa yang meminta? Kita enggak perlu ngomong," ujarnya.