Sentimen
Informasi Tambahan
Club Olahraga: Arema FC
Event: Pilkada Serentak
Kab/Kota: Solo
Kasus: pembunuhan
Tokoh Terkait
Brigadir Yosua Hutabarat
Refly Harun Mengaku Punya Bukti Soal Dinasti Politik Jokowi
Riau24.com Jenis Media: Politik
RIAU24.COMÂ - Pakar hukum tata negara Refly Harun membeberkan pengamatannya soal dinasti politik yang dibangun Presiden RI Joko Widodo.
Katanya, sebelum berakhirnya masa jabatan sebagai presiden, Jokowi disebutnya sudah mulai mempersiapkan panggung kekuasaan untuk dilanjutkan oleh anggota keluarganya dikutip dari wartaekonomi.co.id, Jumat, 2 Desember 2022.
"Jangan lupa political dynasty, dinasti politik yang mereka bangun, yang Jokowi bangun," sebutnya
Jokowi juga dinilai akan membawa putra bungsunya, Kaesang Pangarep, untuk terlibat meramaikan dunia politik.
Baca Juga: Agenda Anies Baswedan Besok: Tiba di Sumbar Lanjutkan Safari PolitikMeski selama ini Kaesang menjadi satu-satunya anak Jokowi yang masih bertahan di dunia bisnis.
"Bobby Nasution diperkirakan dia minimal menjadi Wakil Gubernur, atau bahkan Gubernur Sumatera Utara dalam Pilkada berikutnya," sebutnya.
"Lalu kemudian Gibran Rakabuming itu akan lompat ke DKI 1, atau setidak-tidaknya Jawa Tengah 1. Kemudian nanti Kaesang Pangarep akan masuk Solo," ujarnya lagi.
Refly membeberkan kenapa Jokowi bersikukuh mempertahankan pengaruh politiknya.
Alasannya untuk menutupi kasus KM 50, isu ijazah palsu, sampai mega proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
"Kalau kita bicara agenda seperti KM 50, apakah Presiden Jokowi tidak ketar-ketir kalau ini dibuka? Karena akan melibatkan Istana sebagai orang yang membiarkan paling tidak. Jelas-jelas ada pelanggaran hak asasi manusia di sini tapi kemudian tidak ditindaklanjuti," sebutnya.
Baca Juga: KPU Pastikan Pemilu Tetap Digelar 5 Tahun SekaliBeda hal dengan sikap Jokowi ketika menanggapi kasus pembunuhan berencana Brigadir J oleh Ferdy Sambo, serta tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan nyawa pendukung Arema FC.
Alasannya karena Jokowi dinilai sangat reaktif dan langsung memberi instruksi khusus di kedua kasus tersebut.
"Sementara isu ijazah palsu sampai sekarang belum diklarifikasi, kita belum tahu kebenaran substantifnya," sebutnya.
Sentimen: negatif (96.8%)