JawaPos.com – Koordinator Data Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen TP) Batara Siagian mengatakan, Dirjen Tanaman Pangan telah melayangkan surat resmi ke Dirut Bulog soal data ketersediaan beras berikut lokasinya secara terperinci.

Hal ini dilakukan sesuai dengan Kementerian Pertanian (Kementan) yang menyanggupi stok cadangan beras pemerintah (CBP) dari dalam negeri untuk gudang Bulog.

“Hal ini tentu sebagai komitmen kami meyakinkan data BPS tidak ada keraguan sesungguhnya, karena faktanya di lapangan beras ada. Namun tentu dengan variasi harga tergantung lokasi,” jelas Batara dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (1/12).

Batara berharap, Bulog dapat segera menyerap beras tersebut dan tidak perlu melakukan importasi beras karena petani lokal masih sangat mampu memenuhi kebutuhan gudang Bulog.

Ia mengatakan, dibandingkan produksi secara nasional sebenarnya kebutuhan gudang cadangan beras Bulog sangat kecil. Sehingga, tidak mungkin tidak dapat terpenuhi.

“Saat ini pun petani sedang berproduksi, dan bulan Februari – Maret stok akan melimpah. Kami mohon masa panen raya bisa dimaksimalkan penyerapan,” lanjutnya.

Adapun petikan surat Dirjen Tanaman Pangan Kementan kepada Dirut Bulog adalah sebagai berikut:

Menindaklanjuti kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Eselon I Kementerian Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan/ID FOOD dengan Komisi IV DPR RI pada tanggal 23 November 2022, bersama ini kami sampaikan data kesiapan penggilingan di 24 provinsi memasok beras ke Bulog sebesar 610.632 ton berlaku hingga akhir Desember 2022, secara rinci sebagaimana terlampir, untuk diproses lebih lanjut.

“Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Surat tersebut ditembuskan kepada pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI dan Menteri Pertanian,” tulis Kementan dalam suratnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi IV DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memenuhi suplai cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 600 ribu ton dari pasokan dalam negeri. Jika tidak memenuhi dalam waktu yang ditentukan, data Kementan terkait stok beras dalam negeri dinyatakan tidak valid.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, sesuai dengan kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementan, Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan ID Food.

“Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Selanjutnya Kementerian Pertanian menyatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari produksi dalam negeri sebesar 600 ribu ton dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak Rapat Dengar Pendapat hari ini. Jika dalam 6 hari sejak RDP hari ini tidak terpenuhi, maka data dari Kementerian Pertanian tidak valid,” kata Sudin saat membacakan keputusan RDP di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (23/11).

Untuk diketahui, stok CBP di gudang Bulog semakin menipis. Per 22 November 2022 stok beras di gudang Bulog hanya sebesar 594.856 ton. Padahal amannya, CBP Bulog hingga akhir tahun 2022 harus menyimpan sebanyak 1,2 juta ton.

Editor : Eko D. Ryandi

Reporter : R. Nurul Fitriana Putri