Diperlukan model, materi, dan fasilitas pembelajaran sesuai perkembangan zaman yang semakin kompetitif guna melahirkan siswa berkualitas selain menguasai matematika, ilmu pengetahuan alam (IPA), teknologi, dan tanggap menghadapi berbagai tantangan kehidupan sehari-hari.

"Alhamdulillah, beberapa kabupaten di Riau telah mengadopsi sejumlah inovasi untuk perluasan pendidikan berkualitas di tingkat SD dan SMP, seperti digitalisasi dalam pembelajaran di sekolah maupun pengembangan profesional guru," ucap Gubernur Riau, Syamsuar, dalam diskusi "Peningkatan Sebaran Pendidikan Berkualitas: Merumuskan Konsensus Pemerintah, Sekolah, dan Guru di Provinsi Riau", Kamis (1/12).

Syamsuar mengungkapkan, pola saling berbagi ilmu antarguru juga sedang dikembangkan di Riau. Selain itu, mengembangkan kemampuan kepemimpinan kepala sekolah melalui berbagai pelatihan.

Sekolah juga mulai mengadopsi Kurikulum Merdeka yang berpusat pada siswa. Selain itu, tengah dipraktikkan mekanisme pemantauan kinerja guru dan kepala sekolah oleh otoritas pendidikan.

Diskusi ini menyoroti sejumlah isu krusial yang perlu ditindaklanjuti dengan langkah nyata. Misalnya, kurangnya jumlah dan sebaran merata guru terlatih dan penggunaan anggaran pemerintah daerah (pemda), yang lebih banyak untuk belanja pegawai.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Riau, M. Job Kurniawan, pun berkomitmen meningkatkan jumlah guru PNS di wilayahnya. Sejauh ini, Riau menjadi provinsi dengan formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) kedua terbesar secara nasional.

Namun, masih diperlukan insentif tambahan guna mendorong penyebaran guru berkualitas secara merata. "Walau formasi P3K banyak di Riau, permasalahannya masih banyak guru yang tidak mau ditempatkan di daerah terpencil," kata Direktur Utama Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja.

Di sisi lain, para peserta diskusi menyepakati beberapa hal kunci demi meningkatkan sebaran pendidikan berkualitas. Misalnya, perlunya penyelarasan sistem pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek); Kementerian Agama (Kemenag); Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB); serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).