Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menginstruksikan jajarannya untuk fokus mengelola alokasi anggaran pada program prioritas yang telah ditetapkan. Di samping itu, ia meminta hasil dari serapan anggaran juga dapat berdampak positif bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Budi kepada seluruh unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) usai menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenhub Tahun 2023, Kamis (1/12).

"Sebagaimana arahan bapak Presiden Joko Widodo, APBN kita harus harus terkoordinasi dengan baik dan memberikan dampak yang besar dan nyata bagi masyarakat,” kata Budi dalam keterangannya, dikutip Jumat (2/12).

Pada 2023, Kemenhub mendapat alokasi anggaran sebesar Rp33,4 triliun, dan termasuk dalam 10 kementerian/lembaga dengan pagu terbesar. Disampaikan Budi, pihaknya menargetkan penyerapan anggaran tahun 2023 sebesar 97,27%.

Budi menginstruksikan beberapa hal yang perlu difokuskan oleh jajarannya dalam mengelola alokasi anggaran Kemenhub di 2023. Di antaranya, mengoptimalkan fungsi tol laut dan udara untuk menjaga kestabilan harga barang di tengah ancaman inflasi, dan mewujudkan pembangunan transportasi yang inklusif melalui kolaborasi berbagai pihak.

Selain itu, menjaga tata kelola pemerintahan yang baik (Good Corporate Governance), mendorong peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNPB), dan inovasi pendanaan kreatif non APBN melalui berbagai skema kerja sama.

“Saya minta seluruh jajaran Kemenhub agar mengawal dan melaksanakan program dan anggaran tahun 2023 ini dengan lebih baik lagi. Diawali dengan penguatan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan,” ujar Budi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan DIPA Tahun 2023 kepada kementerian/lembaga serta dana desa (TKDD) kepada pemerintah daerah.