Antv – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah menyiapkan berbagai upaya untuk mengantisipasi lonjakan harga menjelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. 

Upaya tersebut difokuskan pada ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi serta dukungan ketersediaan infrastruktur

Di antaranya yakni mendorong pemerintah daerah menggunakan dana daerah, terutama untuk logistik serta memperluas kerja sama antar-daerah untuk mengurangi selisih harga dan mendistribusikan pasokan.

Presiden Jokowi menegur para kepala daerah yang belum optimal membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjelang akhir tahun. 

Padahal, Presiden sudah berulang kali mengingatkan supaya APBD dibelanjakan dari awal tahun.

Pernyataan tegas itu disampaikan Jokowi, Rabu (30/11/2022), dalam acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022, yang berlangsung di Jakarta. 

Acara itu juga diikuti secara teleconfrence oleh seluruh pejabat Bank Indonesia dan pejabat pemerintahan di Jawa Timur.

Dalam kesempatan tersebut Jokowi terus mendorong kepala daerah dan pejabat pengambil kebijakan fiskal di daerah untuk segera membelanjakan anggaranya.

Menurut Presiden, hal itu bisa mendorong sirkulasi perputaran uang di masyarakat.

Berdasarkan data yang dipegang Jokowi, APBD yang terparkir di Bank Indonesia (BI) masih sangat banyak, mencapai Rp278 triliun. 

Kalau dibandingkan dengan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, jumlah APBD yang tersimpan di bank sekitar Rp220 triliun.

“Mumpung ada gubernur, bupati, wali kota, ini saya ingatkan. Kita ini mencari uang dari luar agar masuk, terjadi perputaran uang yang lebih meningkat. Tapi, kenapa uang kita sendiri yang ditransfer ke daerah-daerah justru tidak dipakai? Dana Rp278 triliun itu sangat besar. Kalau dana tersebut dibelanjakan, maka akan menumbuhkan perekonomian di daerah, terlebih saat ini situasi perekonomian global sedang tertekan,” ucapnya

Karena dana yang parkir masih terlalu banyak, Presiden memerintahkan Mendagri Tito Karnavian untuk memeriksa tiap kepala daerah, dan segera mencari solusinya.

“Saya sudah perintahkan Mendagri, tolong ini cek satu per satu, ada persoalan apa?” kata Presiden.

Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan realisasi belanja Pemerintah Pusat baru mencapai 76 persen. Sedangkan belanja daerah baru sekitar 62 persen.

Di hadapan para kepala daerah yang hadir, Presiden menekankan percepatan realisasi belanja daerah untuk memacu perputaran uang dan kegiatan perekonomian masyarakat.