Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman

"Tahun ini ada tiga penambahan indikator penilaiannya. Namun, di bawah kepemimpinan bapak Gubernur, kita tetap mampu mempertahankan nilai "BAIK". Itupun nilainya naik sekian persen dari tahun sebelumnya," kata Asrul

RAKYATKU.COM - Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah (LKPP) secara resmi telah mengeluarkan hasil penilaian final Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) Tahun 2022. ITKP merupakan salah satu indikator yang dinilai dalam Penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, khususnya terkait barang/jasa.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) kembali diganjar predikat "BAIK" berdasarkan hasil penilaian. Hal tersebut sekaligus membuktikan Pemprov Sulsel mampu mempertahankan hasil positif selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Prov. Sulsel, Asrul Sani menyampaikan, meskipun terdapat perbedaan antara penilaian yang dilaksanakan pada tahun 2021 kemarin dengan tahun 2022 ini, Pemprov Sulsel dapat memperoleh hasil yang memuaskan.

Baca Juga : Terkait Evaluasi Sekprov, Imran Jausi Tegaskan Tanggung Jawab BKD

"Tahun ini ada tiga penambahan indikator penilaiannya. Namun, di bawah kepemimpinan bapak Gubernur, kita tetap mampu mempertahankan nilai "BAIK". Itupun nilainya naik sekian persen dari tahun sebelumnya," kata Asrul Sani, Kamis (1/12/2022).

Asrul Sani menjelaskan bahwa indikator yang dinilai tersebut melibatkan seluruh OPD Lingkup Pemprov Sulsel. Untuk itu, ia berharap adanya konsistensi semua OPD untuk sebisa mungkin konsisten melaksanakan semua proses pengadaan lewat sistem, tidak ada lagi pengadaan yang dilakukan secara manual.

"Kemudian komitmen untuk menginput rencana umum sesuai dengan limit waktu yang ditentukan," jelasnya.

Baca Juga : Stadion Mattoanging 2023 Dianggarkan Rp60 Milliar, Dibanguan Awal Tahun

Saat ini, kata dia, penilaian Pemprov Sulsel untuk Non e-Tendering/Non e-Purchasing dinilai nol, karena masih ada OPD yang pengadaannya dilakukan secara manual.

"Jadi penilaiannya itu, total belanja pengadaan langsung. Kemudian, jika masih ada di bawah lima puluh persen yang melakukan secara manual, maka dinilai nol. Harapannya, bagaimana komitmen teman-teman OPD membelanjakan pengadaannya lewat sistem, jangan lagi ada manual," pungkasnya.