Dana daerah yang masih mengendap karena anggaran Covid-19 yang tak terserap.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan penyebab serapan APBD rendah. Menurut Airlangga, anggaran belanja daerah tersebut awalnya dialokasikan untuk penanganan Covid-19, namun karena pandemi sudah terkendali anggaran daerah pun tak terserap.

“Salah satu kemarin kan itu ada alokasi untuk penanganan Covid-19 yang relatif sudah bisa lebih tertangani,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/12/2022).

Karena itu, pemerintah pun meminta daerah agar mengalihkan anggaran tersebut untuk program lainnya. Termasuk digunakan untuk subsidi transportasi agar angka inflasi tak meningkat.

“Kemudian kita minta alihkan untuk program lain termasuk penanganan daripada subsidi transportasi agar biaya angka inflasi tidak meningkat. Kemarin kita sudah rapatkan 15 daerah yang inflasinya lebih tinggi dari nasional,” jelas dia.

Pemerintah, kata dia, mendorong agar serapan APBD pada Desember ini dapat terus digenjot. Ia juga menyebut akan ada sanksi yang akan diberikan pada tahun depan jika serapan tak maksimal.

“Tentu untuk tahun depan. (Dikurangi) nanti kita lihat,” katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajarannya baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar mempercepat realisasi belanja APBN dan APBD. Hal ini disampaikan Jokowi di acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022).

“Saya minta percepat realisasi belanja di APBN maupun APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial,” ujar Jokowi.

Pada Rabu (30/11/2022) kemarin, Jokowi juga menegur para kepala daerah karena total dana APBD yang mengendap di bank semakin meningkat pada tahun ini. Jokowi menyebut, hingga saat ini total dana APBD yang masih mengendap di bank mencapai Rp 278 triliun.

Angka tersebut meningkat jika dibandingkan pada akhir Oktober tahun lalu yang sebesar Rp 226 triliun.

“Pagi tadi saya tanya ke bu Menkeu, ada berapa uang kabupaten kota dan provinsi yang ada di bank, yang belum dipakai. Biasanya tahun lalu biasanya di bulan-bulan seperti ini paling Rp 210 (T), Rp 220 (T). Pagi tadi, kita cek uang yang ada di bank masih Rp 278 triliun,” ujar Jokowi di acara peresmian pembukaan rapat koordinasi nasional investasi tahun 2022.

Karena itu, Jokowi pun meminta agar seluruh kepala daerah segera merealisasikan dan membelanjakan anggaran yang ada. Sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah bisa semakin meningkat.

“Ini kalau cepat direalisasikan cepat dibelanjakan ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah, hati-hati,” tambah dia.