LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Update 25 soal tes tulis PPK Pemilu 2024 materi Pemilu dan kunci jawaban

Pendaftaran PPK Pemilu 2024 sudah dimulai. Bagi masyarakat Indonesia yang ingin berpartisipasi menjadi bagian di dalamnya harus lulus seleksi tes tulis dan wawancara.

Gambaran umum ini memberikan contoh soal tes tulis PPK Pemilu 2024 serta kunci jawaban untuk membantu Anda lebih memahami materi tentang Pemilu

Baca Juga: Lowongan Kerja PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Lulusan SMA Bisa Melamar dan Bekerja di Sini!

Dikutip dari berbagai sumber, berikut kumpulan contoh soal tes tulis PPK Pemilu 2024. 
Berikut 25 soal tes tulis PPK Pemilu 2024 yang dapat Anda pelajari

1. Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara

a.Demokratis melalui mekanisme internal partai politik
b.Disetujui DPRD
c.Langsung dari rakyat
d.Penetapan Presiden
e.Demokratis

Kunci jawaban E

Baca Juga: 11 Formasi CPNS 2023 untuk Lulusan S1 Semua Jurusan, Minat Daftar? Penuhi Syarat Ini

2. Prasyarat tertentu harus dipenuhi agar pemilu dapat dilaksanakan secara optimal

a. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan
b. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat
c. Adanya lembaga pengawas pemilu mandiri
d. Adanya kebebasan untuk memilih
e. Adanya tata cara pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil secara akurat

Kunci jawaban E

3. Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah

Baca Juga: Susunan Panduan Teks Misa Minggu Adven II (Kedua) 4 Desember 2022, Bacaan Injil dan Doa Umat

a. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye
b. Partisipasi Pejabat Negara yang mengajukan izin cuti kampanye dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
c. Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye dan Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial
d. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
e. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial

Kunci jawaban B

4. Asas pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 adalah berikut ini, kecuali

a. Adil
b. Terbuka
c. Bebas
d. Langsung
e. Rahasia

Baca Juga: Teka-teki Pelecehan Putri Candrawati oleh Brigadir J, Bharada E Ditelepon Istri Ferdy Sambo sambil Menangis

Kunci jawaban B

5. Jika partai politik atau koalisi Partai Politik menarik calonnya atau mengundurkan diri, maka

a. Partai Politik atau koalisi dapat mengajukan calon pengganti
b. Tidak dapat mencalonkan penggantinya.
c. Partai Politik atau koalisi yang tidak memenuhi syarat
d. Partai Politik atau koalisi yang mencalonkan pengganti dengan membuat surat pernyataan
e. Partai Politik boleh saja mengusulkan kembali

Kunci jawaban B

Baca Juga: Profil Mirriam Eka, Tunangan Julian Jacob Dulunya Sahabat Brisia Jodie

6. Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiatan kampamye walaupun belum menimbulkan gangguan dan/atau penghentian karena  terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah

a. Gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum
b. Gangguan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan pawai jalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya
c. Mengancam atau menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mencabut kekuasaan dari pemerintahan yang sah
d. Merusak dan menghilangkan alat peraga Kampanye
e. Penggunaan Sarana dan Anggaran Pemerintah Daerah dan Negara

Kunci jawaban B

7. Berikut ini adalah salah satu bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara surat suara, kecuali

Baca Juga: Gaji PNS 2023 Naik? Ini Besaran dan Tunjangan Sesuai PP No 15 Tahun 2019

a. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran KPU
b. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain
c. Keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu
d. Menyatakan pendapat yang memihak kepada pemilih
e. Melakukan tindakan diluar wewenang

Kunci jawaban B

8. Anggota KPU Kabupaten/Kota arus mentaati Kode Etik yang disusun dan disetujui oleh

a. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan
b. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
c. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
d. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi
e. KPU, Bawaslu, dan DKPP

Baca Juga: PTU Staking Tambah Benefit Baru, Gratis Langganan Layanan Streaming untuk Menonton Pesta Bola Dunia 2022

Kunci jawaban E

9. Berdasarkan keputusan KPU bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017 dilakukan pada tanggal

a. 15 Januari 2017
b. 15 Februari 2017
c. 15 Maret 2017
d. 15 April 2017
e. 21 Februari 2017

Kunci jawaban B

Baca Juga: Cek Hasil Kelulusan Kenaikan Jabatan Fungsional Kepegawaian ASN Periode Oktober 2022, Klik Link PDF di Sini!

10. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2009 di Provinsi Aceh adalah

a. 3 partai politik
b. 4 partai politik
c. 5 partai politik
d. 6 partai politik
e. 7 partai politik

Kunci jawaban D

11. Salah satu persyaratan Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah

Baca Juga: 4 Tunjangan PPPK Guru Dihapus Sesuai Peraturan Jika Telah Terjadi Kondisi Seperti Apa? Cek Peraturannya

a. Berkantor tetap sampai  tingkat kecamatan
b. Diurus sampai  tingkat kecamatan
c. Memiliki surat keterangan dari pengawas pemilu
d. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
e. Bersifat independen

Kunci jawaban E

12. Dibawah ini tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD, kecuali

Baca Juga: Jadwal 16 Besar Piala Dunia 2022, Ada Prancis vs Polandia dan Argentina vs Australia

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan pelaksanaan ppk, pps dan kpps
c. Pelaksanaan Segera Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota
d. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran, menetapkan jadwal di kabupaten/kota
e. Menyampaikan Daftar Pemilih Kepada KPU Provinsi

Kunci jawaban E

13. Dibawah ini yang merupakan kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu adalah

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Mengoordinasikan dan mengatur tahapan implementasi PPK, PPS, dan KPPS
c. Tindak lanjut segera temuan dan laporan Kabupaten/Bawasul Kota
d.Perencanaan program, pelaksanaan anggaran dan penetapan jadwal di kabupaten/kota
e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

Baca Juga: Kejati Jabar Baru Terima Rp6,5 Milliar dari Kasus Korupsi di Kemenag Jabar

Kunci jawaban E

14. Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu adalah

a. KPU serta Bawaslu dan DKPP
b. KPU serta Bawaslu dan MK
c. KPU serta Bawaslu dan KPI
d. KPU dan Bawaslu
e. Bawaslu serta Kepolisian dan Kejaksaan

Kunci jawaban A

Baca Juga: Ferdy Sambo Pakai Dua Pistol Glock dan HS saat Pembunuhan Brigadir J, Ini Perbedaan Keduanya

15. Di bawah ini adalah prinsip pengelolaan dana kampanye, kecuali

a. Menjaga kesetaraan bagi peserta pemilu
b. Mencegah pembelian nominasi, pencukongan calon dan pengaruh kontributor/kelompok kepentingan terhadap calon
c. Mengikutsertakan peserta pemilu dalam pembuatan regulasi pengaturan dana kampanye
d. Membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari iming-iming dukungan keuangan
e. Mencegah donasi ilegal atau dana hasil korupsi atau kejahatan lainnya

Kunci jawaban A

16. Di dalam UU No. 1 Tahun 2015  diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan secara serentak di

Baca Juga: Jurnal Gratis Google Scholar, Ini Cara Mudah Mahasiswa Login Dapat Judul Skripsi

a. 2015, 2016 dan 2017
b. 2015, 2017 dan 2018
c. 2015, 2017 dan 2019
d. 2015, 2020 dan 2025
e. 2015, 2019 dan 2023

Kunci jawaban A

17. Hingga saat ini perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali. Perubahan pertama dilakukan pada tahun

a. 1998
b. 1999
c. 2000
d. 2001
e. 2002

Baca Juga: Promo Alfamart Hari Ini 1-15 Desember 2022, Jangan Lewatkan Banyak Diskon ini

Kunci jawaban B

18. Dibawah ini merupakan kewajiban penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan asas kepastian hukum berdasarkan peraturan bersama antara KPU, Bawaslu dan DKPP mengenai Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali

a. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
b. Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang- undangan; tata tertib; dan prosedur yang ditetapkan
c. Melakukan Tindakan Terkait Penyelenggaraan Pemilu Sesuai Kewenangannya
d. Tindakan Terkait Penyelenggaraan Pemilu. Mematuhi prosedur yang diatur dalam peraturan UU
e. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil

Kunci jawaban B

Baca Juga: Disetujui OJK, bank bjb Jadi Pemegang Saham Bank Bengkulu

19. Sistem pemilu digunakan untuk mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Setiap sistem pemilu setidaknya memerlukan 5 unsur yaitu, kecuali

a. Besaran Dapil (distric magnitude) dan Ambang Batas (threshold)
b. Formula Pembagian Kursi atau Penentuan Calon Terpilih
c. Pola Pencalonan (nomination)
d. Model Penyuaraan (balloting)
e. Sistem Kepartaian

Kunci jawaban A

20. Pengawas Pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu adalah

Baca Juga: Viral! Seorang Pria Diduga Minta ‘Uang Amplop’ Dikembalikan Usai Kalah dalam Pemilihan LPM Kelurahan di Depok

a. Pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan
Setiap sistem pemilu setidaknya memerlukan 5 unsur yaitu, kecuali…*
a. Besaran Dapil (distric magnitude) dan Ambang Batas (threshold)
b. Formula Pembagian Kursi atau Penentuan Calon Terpilih
c. Pola Pencalonan (nomination)
d. Model Penyuaraan (balloting)
e. Sistem Kepartaian

Kunci jawaban A

20. Pengawas Pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu adalah

a. Pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu
b. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum
c. Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan
d. Pelanggaran terhadap Kode Etik Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU bersama-sama dengan Bawaslu
e. Pelanggaran pemilu yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara

Baca Juga: Putri Candrawati Marah pada Ferdy Sambo karena Ada ‘Si Cantik’ di Rumah? Bharada E Ungkap Ini!

Kunci jawaban C

21. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2014 di Provinsi Aceh

a. 3 partai politik
b. 4 partai politik
c. 5 partai politik
d. 6 partai politik
e. 7 partai politik

Kunci jawaban A

Baca Juga: bank bjb Raih Penghargaan Human Capital and Performance Awards 2022

22. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2019 di Provinsi Aceh

a. 3 partai politik
b. 4 partai politik
c. 5 partai politik
d. 6 partai politik
e. 7 partai politik

Kunci jawaban B

23. DKPP memberikan sanksi kepada setiap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah:*

Baca Juga: Pemilik Lahan Sawah Rusak Akibat Helikopter SAR Saat Bagikan Logistik Gempa Cianjur, Minta Ganti Rugi

a. Teguran tertulis
b. Peringatan Keras
c. Pemberhentian Sementara
d. Pemberhentian Tetap
e. Pemberhentian tetap dan denda

Kunci jawaban D

24. Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu membentuk

a. Keputusan DKPP dan Pedoman Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik
b. Surat Edaran DKPP dan Juknis Tata Cara Pengaduan
c. Peraturan DKPP dan Keputusan DKPP
d. Peraturan DKPP dan Maklumat DKPP
e. MoU antara KPU, Bawaslu dan DKPP

Baca Juga: Sukses Kelola SDM bank bjb, Tedi Setiawan Dianugerahi The Best Human Capital Director of The Year 2022

Kunci jawaban C

25. Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017. Berapa hari jangka waktu pembentukan Pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara

a. 7 hari
b. 14 hari
c. 21 hari
d. 23 hari
e. 30 hari

Kunci jawaban B

Baca Juga: Julian Jacob Lamar Mirriam Eka, Netizen Malah Julid: Abis Dilamar, Nanti Ngelamar Temennya

Demikian informasi update 25 soal tes tulis PPK Pemilu 2024 materi Pemilu dan kunci jawaban.***