M. Isa | Kamis, 01/12/2022 17:46 WIB

RADARBANGSA.COM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh menilai keberhasilan seluruh tenaga kesehatan (nakes) termasuk tenaga honorer di Indonesia dalam penanganan wabah Covid-19, perlu mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Menurutnya, dengan mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK (P3K) adalah sebagai bentuk apresiasi negara.

"Nah ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bersama bagaimana terutama tenaga kesehatan yang ada ini bisa di-cover. Karena memang kondisi yang ada kemarin Covid-19 cukup lama dan tenaga kesehatan kita banyak yang meninggal. Jadi, ini kesempatan buat kita untuk memberikan reward kepada tenaga kesehatan kita agar mereka bisa kesejahteraannya lebih terjamin. Kita bisa mengangkat mereka menjadi paling tidak ASN atau P3K,” kata Nihayatul Wafiroh saat melakukan kunjungan kerja Komisi IX di Bogor, Jawa Barat, Kamis (01/12/2022).

Selain soal prioritas tenaga honorer kesehatan yang telah lama mengabdi, lanjut Mbak Ninik-sapaan akrabnya, Komisi IX juga masih melihat adanya permasalahan lain dalam persiapan menuju kebijakan dihapuskannya tenaga honorer pada November 2023. Yakni, ketidaksesuaian lowongan PPPK yang dibuka dengan kebutuhan yang ada di masyarakat.

“Honorer itu kan biayanya (berasal) dari APBN, ada dari provinsi, ada dari BLUD dan sebagainya. Nah ini yang harus kita jembatani kebutuhannya seperti apa,” lanjutnya.

“Jangan sampai juga kita membuka lowongan banyak pekerjaan, (tapi) kita mengambil yang baru dan melupakan yang lama,” sambungnya.

Politisi Fraksi PKB ini menuturkan bahwa  bagaimana pun masalah mengenai ketenagakerjaan kesehatan harus segera dituntaskan. "Yang jelas sebenarnya kebutuhan akan tenaga kerja di Indonesia memang harus kita penuhi. Terutama untuk tenaga kesehatan memang mau tidak mau itu menjadi (kebutuhan) yang paling dasar bagi warga negara, dan memang negara harus mengeluarkan biaya untuk itu," tuturnya.