RIAU24.COM - Juru Bicara PKS M Kholid tak bisa membendung kekecewaanya saat tak diizinkannya bakal calon presiden Anies Baswedan oleh Provinsi Aceh.

Menurutnya, semua warga negara memiliki hak politik, termasuk Anies Baswedan dikutip dari liputan6.com, Kamis, 1 Desember 2022.

"Kami sangat menyayangkan dengan kebijakan pencabutan izin tersebut. Hak politik warga dan relawan untuk memberikan dukungan kepada Pak Anies. Karena itu adalah ekspresi demokrasi yang dijamin dan dilindungi oleh UU," ujarnya.

Kholid mengingatkan, semua kegiatan Anies dilakukan sesuai aturan dan prosedur di daerah.

“Apalagi jika proses perizinan dilakukan secara formal, kegiatan jelas, penyelenggara jelas dan bersifat edukasi politik," sebutnya.

Hal senada diutarakan Sekretaris Jenderal NasDem Johnny G Plate.

Dia juga mengomentari soal tak diizinkannya Anies Baswedan melakukan safari politik di Aceh.

"Tentu ini kan demokrasi ya untuk kepentingan demokrasi tentu pemerintah daerah perlu juga membantu untuk kelancaran program peningkatan kualitas demokrasi Indonesia," sebutnya.

"Komunikasi ke tokoh-tokoh, calon-calom pemimpin nasional, apakah itu calon presiden, apakah itu calon anggota DPR, DPRD, ataupun DPD itu perlu dibukakan ruangnya, tentu sejalan dengan aturan-aturan yang ada, kita harapkan itu," ujarnya.