AYOBOGOR.COM -- Bis Kita Kota Bogor berbayar mulai Januari 2023, besaran tarifnya berapa? 

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan terkait dengan penerapan tarif Bis Kita Kota Bogor sudah ada kajiannya.

"Yang pasti harus kita lihat dulu apakah akan diterapkan Januari 2023, tetapi tentu ada kaitan dengan rerouting dan sebagainya. Besaran atau kisaran tarifnya juga harus realistis, tetap mengakomodir kepentingan masyarakat," urai Dedie.

Plh Kepala BPTJ, Zamrides saat ini BTS Kota Bogor sedang dalam proses menyiapkan aturan dengan melakukan survey Ability to Pay dan Willingness to Pay yang dapat dijadikan dasar pengambilan tarif. Saat ini prosesnya sedang menyiapkan SK Wali Kota mengenai tarif Angkutan Kota.

SK dimaksud akan disampaikan kepada Kementerian Perhubungan dalam hal ini BPTJ untuk diusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai besaran tarif yang akan diberlakukan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Dua koridor yang belum beroperasi kami merekomendasikan agar pembiayaan subsidi BTS dapat direalisasikan oleh Pemerintah Kota Bogor dengan APBD. Sebagai komitmen Kota Bogor dalam melanjutkan program stimulus berupa subsidi Angkutan umum oleh Kementerian Perhubungan," ungkap Zamrides.

Rapat Wali Kota Bogor dengan Menteri Perhubungan belum lama ini juga mendorong swasta untuk turut bersedia memberikan pelayanan di dua koridor yang belum terlayani oleh BisKita Trans Pakuan secara mandiri. Dengan nilai biaya pokok rata-rata sebesar Rp 5.852 per penumpang.

Sambung Zamrides, hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat yang menggunakan transportasi Bis Kita merasa sudah sesuai terhadap standar pelayanan yang diberikan oleh Bis Kita. Standar layanan meliputi keamanan, kenyamanan, keselamatan, keterjangkauan, keteraturan dan kesetaraan.

Selain itu, data menunjukkan bahwa masyarakat yang menggunakan transportasi Bis Kita merasa sesuai terhadap rute yang diberikan oleh BisKita dengan nilai persentase rata – rata 70 persen. Rute yang diterapkan oleh BisKita dapat menjangkau dan mengintegrasikan penumpang untuk dapat bergerak ke tempat tujuan, hal ini menunjukkan angka
kenaikan dari waktu ke waktu.

"Masyarakat yang menggunakan transportasi Bis Kita merasa sangat terbantu dengan adanya layanan pelanggan pada Bis Kita, karena dapat melaporkan dan juga memberi masukan terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat Kota Bogor demi memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat Kota Bogor," katanya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mengembangkan skema transportasi berbasis Buy The Service (BTS). Rencana tambahan dua koridor, yakni koridor 3 dan 4 pun terus dipercepat realisasinya.

Niatan itu kembali dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) lanjutan antara Pemkot Bogor dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam hal ini Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) di Kantor BPTJ, Jakarta, Senin (28/11/2022) pagi.

Rapat dipimpin langsung Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dan Direktur Prasarana yang juga merangkap sebagai Plh Kepala BPTJ, Zamrides. Dedie juga didampingi Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) dan Ketua Kodjari.

Percepatan koridor 3 dan 4 pada skema BTS Bis Kita dianggap penting. Dimana trayek yang dilayani pada koridor 3 adalah Terminal Bubulak - Sukasari/Lawang Gintung. Sedangkan koridor 4 melayani Ciawi - Pomad/Ciparigi.

Koridor 3 memiliki panjang koridor sebesar 25,4 kilometer, dan koridor 4 sepanjang 36,0 kilometer.

"BTS Kota Bogor menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Bahkan load factor penumpang di BTS Kota Bogor sudah mencapai 154 persen dengan rata - rata jumlah penumpang per hari mencapai 20.412 orang perhari," jelas Dedie dalam rapat.

Bis Kita, sambung Dedie, kini sudah menjadi moda transportasi alternatif yang begitu diminati masyarakat. Sehingga Pemkot Bogor masih memerlukan dukungan untuk menambah koridor. Total penumpang sampai dengan saat ini adalah 4.728.484 orang.

Soal sistem dua koridor tambahan itu, akan dilaksanakan melalui lelang dengan mengikutsertakan badan hukum dalam satu konsorsium melalui program konversi 3 : 1. Namun tidak menutup kemungkinan melalui program lain, yaitu mengganti angkot konvensional dengan angkot listrik. Tergantung kepada nilai satu angkot listrik yang dapat mengkonversi lebih dari tiga angkot.

Jika melihat dari harga angkot listrik dibanding harga angkot kondisi saat ini, konsep lain adalah mengkonversi angkot konvensional melalui konversi atau retrovit atau membangun angkot eksisting bertenaga BBM menjadi bertenaga listrik, namun demikian tetap harus mendapat dukungan pemerintah.