Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia mendapatkan komitmen pendanaan hingga US$ 20 miliar atau Rp 311 triliun (asumsi kurs Rp 15.564 per US$) dari negara-negara maju yang tergabung dalam G7, termasuk Amerika Serikat.

Komitmen pendanaan tersebut diungkapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 hari pertama di Bali, 15 November 2022 lalu.

Biden menyebut, komitmen tersebut akan disalurkan melalui inisiatif Just Energy Transition Partnership (JETP) yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang. Kedua negara maju ini akan memimpin negosiasi dengan International Partners Group terkait pendanaan transisi energi di Indonesia, terutama untuk meninggalkan batu bara sebagai sumber energi pembangkit listrik.

-

-

Namun demikian, janji "manis" Joe Biden tersebut dikritisi oleh sejumlah anggota DPR RI. Alasannya, Indonesia perlu berhati-hati karena dikhawatirkan komitmen pendanaan tersebut justru akan menambah utang negara.

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Andi Yuliani Paris menilai, hal ini perlu kehati-hatian dari Pemerintah Indonesia. Menurutnya, pendanaan ini bisa menjadi jebakan dan menjadi utang yang harus dibayarkan masyarakat Indonesia.

"Ketika saya membaca hasil KTT G20 di Bali ternyata banyak hal yang saya khawatir menjadi jebakan bagi Pemerintah Indonesia," ungkapnya pada Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, Senin (21/11/2022).

Menurutnya, beberapa kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan luar negeri bisa menjadi menambah beban utang Indonesia. Andi kembali menekankan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif agar lebih berhati-hati terhadap pendanaan yang diterima.

"MoU clean energy related project untuk green financing, tapi green financing tetap saja utang Pak Menteri, be careful," tegasnya.

"Kira-kira kerja sama seperti apa? Apakah ada utang lagi di situ?" tanyanya.

Sejalan dengan itu, Anggota DPR Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Maman Abdurrahman menyebutkan pendanaan Rp 300 triliun yang diwacanakan untuk pemensiunan batu bara harus disikapi hati-hati. Pasalnya, pemerintah tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan.

"Wacana bantuan dari Amerika berupa dana kurang lebih Rp 300 triliun, isunya yang saya tangkap di media stop batu bara kita dikasih Rp 300 triliun. Saya pikir enak sekali hidup ini main stop-stop batu bara. Saya yakin pemerintah tidak akan gegabah langsung ambil langkah," ungkapnya.

Menurutnya, batu bara menyumbang sebagian besar pendapatan negara Indonesia. Oleh karena itu, penyetopan PLTU batu bara ini harus dipikirkan matang-matang.

"Mohon pemerintah melihat ini secara bijak, karena suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, batu bara menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar di negara kita. Saya pikir ada kepentingan itu juga yang kita jaga," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa komitmen pendanaan dari negara-negara maju untuk RI ini masih akan dibahas lagi untuk dirinci dengan sejumlah pihak, karena ini merupakan kombinasi dari multilateral development bank, bilateral, dan juga filantropi, maupun hibah (grant).

"Kita akan lihat dari sisi detailnya karena itu berbagai kombinasi dari multilateral development bank, bilateral, dan juga dari sisi filantropi, grant (hibah), itu yang akan kami lihat. Nanti kita akan lihat," jelas Sri Mulyani.

Adapun, kata Sri Mulyani, pendanaan yang mencapai Rp 311 triliun tersebut berasal dari pihak internasional dan tidak ada dari institusi Indonesia.

Sri Mulyani menyebut, program ini nantinya akan ditujukan untuk percepatan pemensiunan PLTU batu bara. Namun nanti akan dilihat apakah ada aset PLTU PLN yang sudah siap untuk dipensiunkan atau PLTU dari pengembang listrik swasta (Independent Power Producers/ IPP).

"Jadi akan dilihat berdasarkan yang kemarin disampaikan, dari PLN ada yang sudah siap berasal dari aset PLN sendiri, berasal dari IPP sudah diumumkan dari INA keterlibatannya, jadi per projek akan dilihat," jelasnya.

[-]

-

Biden Janjikan RI Rp 300 Triliun, Utang? Ini Kata Sri Mulyani
(wia)