Surabaya (beritajatim.com) – Usulan anggota DPR RI Muhammad Sarmudji yang juga Ketua DPD partai Golkar Jawa Timur agar Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jelang Ramadan dicabut, mendapat dukungan dari pihak lain.

Salah satunya adalah dukungan dari sejumlah pemilik resto dan depot di Surabaya. Yakni saat mereka bertemu dengan Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni.

Inggit Wijayanti, pemilik Flavo Café mengatakan, sudah 2 tahun pihaknya kehilangan omset akibat kebijakan pengetatan selama 2 tahun terakhir. Sebelum wabah Covid masuk ke Indonesia, setiap bulan suci Ramadan tempatnya selalu ramai pesanan kegiatan buka bersama.

“Sejak PSBB dan PPKM, nyaris tidak ada omset sama sekali, padahal kami punya kewajiban untuk memberi THR (tunjangan hari raya) kepada karyawan,” kata Inggit di Surabaya, Sabtu (5/3/2022).

Begitu mendengar adanya usulan agar PPKM dihentikan dalam menyambut bulan suci Ramadan, pihaknya sangat mendukung dan berharap pemerintah pusat mendengar dan segera mencabut kebijakan PPKM. Dengan begitu, pemilik depot dan resto di kota Surabaya bisa bergeliat kembali. Juga bisa membantu pemerintah memulihkan ekonomi yang tersendat karena Pandemi yang tak kunjung berakhir.

“Kami tidak minta makan ke pemerintah, tolong longgarkan kebijakan agar kami bisa mencari makan dan menafkahi banyak orang,” pintanya.

Mendapati keluhan tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni mengatakan, pihaknya memahami kegelisahan pemilik resto dan depot yang ada di kota Surabaya. Oleh sebab itu, pihaknya berharap pemerintah pusat segera mencabut kebijakan PPKM karena keberhasilan Kota Surabaya dalam menangani pandemi ini

“Capaian vaksinasi di Kota Surabaya sudah luar biasa bagus, kesadaran kolektif warga dalam menerapkan prokes juga terbangun dengan baik, maka saatnya pelonggaran, agar tidak ada lagi warga Surabaya yang mengalami kesulitan ekonomi,” katanya.

Apalagi, lanjut Thoni, acara buka bersama bukan sekedar acara kumpul makan biasa. Hal itu merupakan tradisi tahunan yang selalu diselenggarakan warga Surabaya yang selama ini terpisah karena kesibukan mencari nafkah. Sehingga momen buka bersama menjadi ajang mempererat tali silaturrahim antar elemen komunitas masyarakat.

“Ini acara kumpul-kumpul yang memberikan manfaat bagi banyak orang, merajut persahabatan juga memicu perputaran ekonomi, 2 tahun kegiatan ini hilang karena pandemi, semoga tahun ini bisa terlaksana kembali,” jelasnya.

Thoni menyebut, biasanya setiap bulan suci Ramadan pelaku UMKM juga sering mendapatkan order nasi bungkus yang dibagikan oleh elemen maupun komunitas masyarakat untuk kegiatan bagi-bagi takjil di jalan-jalan di kota Surabaya.

Namun, lanjutnya, karena kebijakan pengetatan oleh Pemerintah akhirnya dengan kesaadaran masyarakat kegiatan tersebut ditiadakan sehingga berpengaruh terhadap omset UMKM di kota Surabaya.

“Saat ini Surabaya sudah mencapai kekebalan komunal, kami berharap PPKM ditiadakan, tugas kita semua untuk terus mengingatkan agar protocol Kesehatan terus dilakukan oleh masyarakat, kesehatan pulih, ekonomi bangkit,” tegasnya.

Sebelumnya anggota DPR RI Muhammad Sarmuji mengusulkan agar PPKM jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri dicabut dengan pertimbangan pemerintah sudah berhasil mengatasi pandemi Covid-19. Selain itu, agar umat muslim yang menjalankan ibadah Puasa Ramadhan bisa khusyuk dan tidak khawatir melanggar PPKM. [asg/suf]